| | ||||||
| KPK | ||||||
| BERITA | ||||||
| Jelang Pengesahan RKUHP, Ribuan Netizen Teken Petisi "KPK Dalam Bahaya" TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan netizen menandatangani petisi berjudul "KPK DALAM BAHAYA, TARIK SEMUA ATURAN KORUPSI DARI R ...
| ||||||
| Bamsoet akan Dipanggil KPK Besok Jakarta - KPK memanggil Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Bamsoet diagendakan diperiksa dalam penyidikan kasus e-KTP atas tersangka ...
| ||||||
| KPK Bantah Sebarkan Dokumen Daftar Kepala Daerah Korupsi KPK, sambung Febri, memastikan dokumen yang beredar itu tidak benar karena KPK tidak pernah memproses seseoranh sebagai calon Kepala ...
| ||||||
| KPK Finalisasi Berkas Perkara 2 Tersangka RMOL. KPK segera merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan fasilitas sarana budidaya pengendalian Organisme ...
| ||||||
| KPK Pastikan Dokumen PDF 18 Cakada Terlibat Korupsi, Hoaks "Dokumen PDF dan isinya tersebut tidak benar. Hati-hati dengan informasi palsu yang disebar," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK, Minggu (3/6). KPK Bantah Kebenaran File 18 Calon Kepala Daerah Bakal Jadi Dijerat Kasus Korupsi - RMOL.CO (Siaran Pers)
| ||||||
| Komisi Kejaksaan Minta Kejagung Segera Tanggapi Permintaan KPK TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kejaksaan RI mendorong Kejaksaan Agung segera menanggapi surat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...
| ||||||
| KPK Tidak Keluarkan Dokumen Calon Kepala Daerah Terlibat Korupsi Jakarta - Sebuah dokumen berlogo KPK berisi 18 nama calon kepala daerah yang disebut terlibat korupsi beredar. KPK menegaskan dokumen itu ...
| ||||||
| KPK Didesak Usut Eks Gubernur Sultra di Perbitan Izin Tambang Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut berbagai kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin tambang di Sulawesi ...
| ||||||
| KPK Malaysia akan Interogasi Istri Najib Razak REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) akan menginterogasi istri mantan perdana menteri Najib Razak, Datin ...
| ||||||
| Bamsoet: DPR Tetap Konsisten Tolak LGBT dan Pelemahan terhadap KPK Tapi melegalkan LGBT dan pelemahan KPK itu tentu jauh dari semangat kita dalam menyusun UU tersebut," ujar Bamsoet, Minggu (3/6/2018) di ...
| ||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar