| | ||||||
| Kebijakan | ||||||
| BERITA | ||||||
| Bantah Anies Pencitraan, Gerindra Ungkit Kebijakan Reklamasi Ahok Andre lantas mengungkit kebijakan pimpinan DKI sebelunya yakni Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Apalagi menurutnya Ahok dan Djarot merupakan ...
| ||||||
| Pimpinan Komisi II Sebut Kebijakan THR PNS Daerah Terkait Tahun Politik JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai kebijakan Tunjangan Hari Raya ( THR) bagi PNS di daerah terkait ... Anggota DPR dari Gerindra Kritik Kebijakan Jokowi Berikan THR ke PNS, Katanya Terlalu Politis - Tribunnews
| ||||||
| Kebijakan THR PNS Daerah Bikin Pemda Serba Salah Jakarta - Proses pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) membuat pemerintah daerah (Pemda) menjadi ...
| ||||||
| Spanyol: Tidak Berharap Banyak Perubahan Kebijakan Dalam Beberapa Bulan Mendatang ... Tidak seperti di Italia, pemerintah baru Spanyol sangat pro-UE dan telah mengindikasikan akan mematuhi aturan-aturan anggaran Eropa, catat tim ...
| ||||||
| NasDem Nilai Tepat Kebijakan Jokowi Naikkan Tunjangan Babinsa TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kenaikan tunjangan untuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) ... Nasdem: Harusnya Kenaikan Tunjangan Babinsa Dilakukan Pemerintahan Sebelumnya - RMOL.CO (Siaran Pers)
| ||||||
| Risma Vs Tjahjo, Anggota Ombudsman Soroti soal Kebijakan Dadakan Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya menilai ini adalah kebijakan mendadak pemerintah pusat, tapi THR bisa saja tetap diberikan.
| ||||||
| PGRI Desak Gubernur Kaltim Ambil Kebijakan untuk THR Guru Swasta dan Honorer Meski tak diatur oleh Mendagri, kata Musyahrim, Pemprov melalui Gubernur bisa mengambil kebijakan khusus, untuk guru dan tenaga kependidikan ...
| ||||||
| Pengamat: Saya Khawatir dengan Kebijakan THR Kali Ini ID, JAKARTA -- Pengamat Otonomi Daerah, Siti Zuhro, mengatakan. sebaiknya pemerintah tidak membuat kebijakan tunjangan hari raya (THR) yang ...
| ||||||
| DPR: Kebijakan Kemenristekdikti Berpotensi Langgar HAM JawaPos.com - Rencana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memantau aktivitas komunikasi di kampus, menuai ...
| ||||||
| Perubahan Kebijakan, Pemkot Palembang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Untuk Dibawa Mudik Menurut Kepala BKPSDM kota Palembang, Ratu Dewa, pernyataan yang dikeluarkan oleh Sekda saat itu merupakan sebuah kebijakan dari Pemkot ...
| ||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar