Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 7 Mei 2018
	BERITA
	Survei INES: Responden Tanggapi Sinis Kebijakan Fiskal Jokowi CNN Indonesia Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Network Election Survey (INES) mengatakan kebijakan fiskal Presiden Joko Widodo dianggap tidak memuaskan. Setidaknya, itu merupakan hasil survei yang dilakukan INES dengan mengambil sampel 2.180 orang yang tersebar di 408 kabupaten dan kota. Tandai sebagai tidak relevan
	Berita Acara BOJ: Harus Pertahankan Kebijakan Longgar Karena Masih Jauh Untuk Capai ... FXStreet Sebagian besar anggota berbagi momentum tampilan untuk mencapai target harga sedang dipertahankan; Banyak anggota mengatakan BOJ harus mempertahankan kebijakan mudah karena masih jauh untuk mencapai sasaran harga; Beberapa anggota mengatakan harus memantau manfaat, efek ... Tandai sebagai tidak relevan
	Rizal Ramli: Ada pemburu rente dari kebijakan impor pangan Kontan Ia menilai, kebijakan impor di awal tahun bukan waktu yang tepat. "Kalau perlu banget, saya tidak keberatan impor, tapi timing-nya diatur. Saat paceklik baru impor," ujar Rizal, dalam pernyataan tertulis yang diterima KONTAN, Sabtu (5/5). Rizal mengatakan, pemerintah mengimpor komoditas pangan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Inilah Kebijakan Masing-masing Paslon Gubernur Demi Pembangunan SDA Berkelanjutan ... Tribun Pontianak Debat publik putaran kedua yang digelar di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya ini mengangkat tema Pembangunan Yang Ramah Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Lantas, kebijakan penting apa saja yang akan diterapkan ketiga paslon Gubernur Kalbar untuk pembangunan sumber ... Tandai sebagai tidak relevan
	Gedung Putih Kecam Pemaksaan Kebijakan 'Satu Cina' Republika Online Gedung Putih menyebutnya kebijakan "Orwelian, yang tidak masuk akal". Presiden AS Donald Trump, menurut keterangan resmi Gedung Putih, "Akan memihak pada upaya perlawanan terhadap langkah Partai Komunis China, yang memaksakan kebenaran politik versi China terhadap perusahaan ... AS Kecam Pemaksaan Kebijakan Satu Tiongkok Terhadap Maskapai Penerbangan - www.netralnews.com AS Kecam Kebijakan China Terhadap Perusahaan Penerbangannya - News Akurat (Siaran Pers) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Impor Daging Beku Mendistorsi Harga Daging Lokal Republika Online REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana mengungkapkan upaya pemerintah membuka keran impor daging beku akan berdampak pada peternak. Harga daging beku dipastikan berbenturan dengan harga daging ... Tandai sebagai tidak relevan
	Survei: 71 Persen CFO Yakin Ekonomi AS Tetap Kuat hingga 3 Tahun ke Depan KOMPAS.com Survei ini dilakukan di luar meningkatnya kebijakan proteksionisme dan renegosiasi kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Hasil survei "Borders vs Barriers: Navigating Uncertainty in the US Business Environmnet," menunjukkan, kondisi ekonomi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Rupiah labil, haruskan Indonesia mematok kurs rupiah? Kontan Pemerintah berencana mengambil kebijakan baru agar nilai rupiah tetap stabil. Namun kebijakan tersebut sangat beresiko bagi perekonomian di Indonesia. Ekonom CORE (Center of Reform on Economics) Mohammad Faisal menyatakan pemerintah Indonesia bisa saja menetapkan kurs mata uang ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kurs Rupiah Labil, Ini Nasihat Ekonom untuk Pemerintah Tribun Kaltim Dia menguraikan, sebetulnya kebijakan kurs tetap dari pemerintah bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan kepastian bagi para investor dan pelaku usaha. Selama ini, Indonesia masih melibatkan mata uang asing terutama saat ekspor dan impor, sehingga rupiah Indonesia mengikuti harga ... Tandai sebagai tidak relevan
	Soal TKA, Muhammadiyah Minta Pemerintah Objektif dan Transparan Detikcom (Siaran Pers) "Pemerintah perlu objektif, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan bagaimana kebijakan ketenagakerjaan asing," kata Haedar usai menghadiri acara pelepasan siswi kelas VI ... Muhammadiyah juga mendesak DPR untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan ketenagakerjaan asing ini. Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan