Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 16 Maret 2018
	BERITA
	Indonesia Belum Terdampak Kebijakan Dagang Trump KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Aspek ekspor-impor dalam perdagangan internasional oleh pemerintah dinilai belum terdampak kebijakan impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, baru-baru ini. Kebijakan baru di AS yang dilihat sebagai bentuk proteksionisme itu mematok tarif tinggi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Tol Jagorawi akan Berlakukan Lajur Khusus Bus Republika Online Dirinya menyatakan keengganannya jika suatu kebijakan diberlakukan tetapi menyebabkan penumpukan di dalam kota. Hal ini dirasa akan menjadi masalah lainnya. Sehingga jika akan diberlakukan kebijakan tertentu harus ada pengkajian terlebih dahulu dari tim untuk melihat urgensinya. Tandai sebagai tidak relevan
	Lulung: Kebijakan Anies di Tanah Abang Pakai Diskresi, Tak Perlu Ingub KOMPAS.com ... Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham " Lulung" Lunggana mengatakan penataan Tanah Abang yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak perlu landasan hukum. Sebab, Anies bisa menggunakan diskresi untuk melakukan penataan itu. "Kebijakan itu namanya menggunakan diskresi. Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Rumuskan Kebijakan untuk Perkuat Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tribunnews COM, BOGOR - Pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan yang besarnya sekitar Rp 440 triliun setiap tahunnya, perlu diperkuat dengan kebijakan di sisi pengadaan. Pengadaan harus berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, pelayanan kepada publik, dan penciptaan iklim kompetisi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Jokowi Sebut Kebijakan SDM Kabinet Harus Rampung Maret CNN Indonesia Jokowi Sebut Kebijakan SDM Kabinet Harus Rampung Maret Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajaran menteri untuk mempersiapkan rumusan kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam waktu dekat. (CNN Indonesia/Christie Stefanie). Jakarta, CNN Indonesia ... Ingin SDM RI Pintar, Jokowi Mau Pinjaman Pelajar Mulai 2018 - VIVA.co.id Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	INSTEP Bakal Kawal Reformasi Pajak dan Kebijakan Publik WartaEkonomi.co.id Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform & Public Policy (INSTEP) Hendi Subandi menilai perjalanan reformasi perpajakan serta kebijakan publik lainnya di wilayah ekonomi yang dinamis memerlukan pengawalan bersama seluruh elemen. Penciptaan sistem ekonomi yang tepat (termasuk perpajakan ... INSTEP Kawal Reformasi Perpajakan dan Kebijakan Publik - JPNN.com (Sindiran) (Siaran Pers) (Blog) Rendahnya rasio pajak jadi salah satu penghambat pembangunan RI - merdeka.com Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Ganjil Genap Akan Diterapkan di Tol Jagorawi Tempo.co TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan berencana memberlakukan kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas jalan tol seperti Jagorawi, Tangerang dan Depok. Kebijakan ganjil genap itu sudah diberlakukan di pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur di jalan tol Jakarta-Cikampek. Menurut ... Begini Opini Masyarakat Soal Paket Kebijakan Ganjil Genap - Pojok Jabar Ganjil-Genap, Depok Tunggu BPTJ - radardepok.com (Siaran Pers) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Holding Migas BUMN Terlalu Buru-Buru Tribunnews Selain itu, pembentukan holding migas ini terjadi di tengah berlangsungnya proses gugatan UU BUMN. Apabila gugatan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), diperkirakan akan berimbas kepada turunannya termasuk PP Holding sehingga dikhawatirkan kebijakan holding tidak memberikan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Ekonom AS Khawatirkan Kebijakan Tarif Impor Presiden Trump Republika Online REPUBLIKA.CO.ID, SAN FRANSISCO -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengibarkan perang dagang kepada negara-negara mitra dagangnya melalui sejumlah kebijakan proteksionisme. Salah satunya yakni penetapan tarif impor. Sejumlah ekonom AS menilai, kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kecepatan Pengembangan Ekonomi Digital Perlu Kebijakan yang Tepat WartaEkonomi.co.id Ketepatan rancangan kebijakan dan regulasi akan menentukan kecepatan dan kedalaman Indonesia dalam memanfaatkan dan mengembangkan ekonomi digital. Untuk itu, pembuat kebijakan perlu memahami dinamika dan kompleksitas ekonomi digital, khususnya e-commerce. Pemahaman ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan