Google Alert - KPK

	KPK Pembaruan harian ⋅ 3 Februari 2018
	BERITA
	Pansus Hak Angket Usul Bentuk Badan Pengawas, Ini Kata KPK News Liputan6.com Selain DPR, kata Febri, badan pengawas KPK lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, publik juga turut melakukan pengawasan terhadap KPK. "Seluruh yang dikerjakan oleh KPK terkait dengan proses peradilan, itu juga diawasi melalui mekanisme peradilan," ucap Febri. Jokowi Belum Terima Surat dari DPR Terkait Dewan Pengawas KPK - News Liputan6.com Jokowi Enggan Tanggapi Rekomendasi Pansus Angket KPK - CNN Indonesia Rekomendasi Pansus Angket KPK, Fahri Hamzah Minta Jokowi Tak Lepas Tangan - KOMPAS.com Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	KPK: Suap Rp 6 M Dikumpulkan Zumi Zola untuk Menyuap DPRD Jambi KOMPAS.com Gubernur Jambi Zumi Zola bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1). Zumi Zola diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018 dengan tersangka Asisten Daerah Bidang III Provinsi ... KPK Tetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai Tersangka - KOMPAS.com KPK: Dana Suap Tidak Mungkin Pakai Duit Pribadi Gubernur Kan? - Tribunnews KPK akan segera Menahan Gubernur Jambi - Warta Kota Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Soal Usul Pembebasan Bersyarat Nazaruddin, Fahri Hamzah Tuding KPK Berkonspirasi KOMPAS.com Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyampaikan tanggapan terkait kasus dugaan korupsi Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2017). Fahri menanggapi upaya penjemputan paksa Setya Novanto oleh KPK dan menyatakan bahwa ... Tandai sebagai tidak relevan
	KPK Jawab Tudingan Fahri Hamzah soal Konspirasi Terkait Nazaruddin KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menjawab tudingan konspirasi yang diucapkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkait usulan asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin. Fahri sebelumnya menilai pembebasan bersyarat ... Ditjen PAS Tanya KPK soal Pembebasan Bersyarat Nazaruddin - CNN Indonesia KPK Kirim Surat Jawaban ke Ditjen Pemasyarakatan soal Status Hukum Nazaruddin - KOMPAS.com Soal Asimilasi Nazaruddin, Ditjen PAS Minta Rekomendasi KPK - Liputan6.com Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Papua dan Papua Barat Belum Jalani Rekomendasi KPK Tentang Pencegahan Korupsi Tribunnews TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua provinsi, Papua dan Papua Barat, masih belum juga menjalankan rekomendasi yang disodorkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun sistem pencegahan korupsi. Padahal dua provinsi tersebut berada di bawah pendampingan KPK untuk ... Tandai sebagai tidak relevan
	KPK Serahkan Berkas Perkara Fredrich Yunadi ke Pengadilan News Liputan6.com Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan dakwaan dan berkas perkara kasus dugaan menghalangi penyidikan e-KTP dengan tersangka Fredrich Yunadi. Berkas perkara tersebut diserahkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jelang Praperadilan Fredrich, KPK: Kasusnya Tidak Rumit - Detikcom (Siaran Pers) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	DPR Minta Lembaga Pengawas KPK, Hanura: Jangan Memperlemah KPK Detikcom (Siaran Pers) Depok - Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tak setuju dengan pembentukan lembaga pengawas KPK yang menjadi rekomendasi Pansus Angket KPK. Menurut ... itu tak tepat. "Mekanismenya belum tepat, jadi kita jangan memperlemah KPK," ujar pria yang juga menjabat Ketua DPD RI ini. Tandai sebagai tidak relevan
	LBH Pers akan Bentuk Portal Berita Investigasi untuk Penyelidikan KPK Detikcom (Siaran Pers) Dia menawarkan pemberitaan investigatif untuk membantu KPK mendapatkan informasi guna membuka penyelidikan baru. ... "Jadi KPK akan mendapatkan peluang itu dalam kerja-kerja yang sudah kita lakukan dalam bentuk jurnalisme investigasi, bentuknya berita, sehingga mungkin KPK bisa ... Tandai sebagai tidak relevan
	Mendagri Tunggu Keterangan KPK soal Status Hukum Zumi Zola Kompas TV Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan kepala daerah yang menjadi tersangka bisa tetap menjabat, asalkan tidak tertangkap dalam operasi tangkap tangan. Tjahjo Kumolo meminta asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan kepada para tersangka. Menurutnya, ada tahapan-tahapan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kubu Setya Novanto Sebut KPK Pakai Ilmu Otak Atik Gathuk Tribunnews TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasihat Hukum Setya Novanto, Ma qdir Ismail memandang langkah panitia lelang proyek e-KTP merupakan suatu kebijakan, meski tidak mengikuti rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut Maqdir menjadi sangat ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan