Google Alert - KPK

	KPK Pembaruan harian ⋅ 13 Februari 2018
	BERITA
	KPK: Suap Lewat ATM Jadi Modus Nyaman Koruptor News Liputan6.com "ATM ini memang sekarang menjadi model yang baru, karena mereka bisa lebih nyaman tidak perlu bawa-bawa uang bawa uang cash," ujar Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2018). Jika menggunakan uang cash, menurut Basaria, pelaku suap akan lebih mudah ... KPK Tetapkan Bupati Ngada Marianus Sae sebagai Tersangka - KOMPAS.com KPK: Marianus Sae Juga Janjikan Proyek Rp 54 M ke Penyuapnya - Detikcom (Siaran Pers) KPK Sebut Modus Suap Bupati Ngada Sulit Dideteksi - Republika Online Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	KPK: 2 Orang Terjaring OTT Maju di Pilkada 2018 News Liputan6.com Ketua KPK, Agus Rahardjo kanan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Rapat ... Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan setidaknya ada dua orang yang ditangkap dalam ... KPK Belum Terima Draf Rekomendasi Hasil Pansus Angket dari DPR - Liputan6.com DPR-KPK Resmikan Klinik e-LHKPN, Lapor Kekayaan Jadi Lebih Mudah - News Liputan6.com KPK Sebut Ada Empat Elemen Penting Cegah Korupsi Politik - Republika Online Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	4 Kepala Daerah yang Jadi Tersangka KPK di Awal 2018 News Liputan6.com Mengawali tahun 2018, KPK langsung menangkap tangan Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif. Abdul Latief diduga menerima fee dari proyek-proyek di Hulu Sungai Tengah, Kalsel. Belum genap dua bulan, KPK kini sudah menindak empat kepala daerah yang terlibat praktik ... Tandai sebagai tidak relevan
	KPK Tahan Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan Liputan6.com Liputan6.com, Jakarta - Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara, Rudi Erawan rampung menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat keluar dari gedung KPK, dia mengenakan rompi tahanan KPK. Menurut Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, ... Ditahan KPK, Bupati Halmahera Timur Bantah Terima Suap - KOMPAS.com Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	KPK Ungkap Modus Baru Korupsi Republika Online Menurut Tjahjo, kejadian penangkapan oleh KPK yang menimpa sejumlah kepala daerah yang akan maju dalam pilkada serentak adalah tolok ukur pengumpulan anggaran dana menjelang pemilihan umum. Ia mengatakan, masih banyak calon kepala daerah yang membiayai perjalanannya di ... KPK Tahan Penyuap Bupati Ngada - KOMPAS.com Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Petinggi Freeport dan Hakim di Papua Dilaporkan ke KPK KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah petinggi PT Freeport Indonesia (PT FI) dan hakim pada Pengadilan Negeri Timika, Papua dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (12/2/2018). Pelapor yakni pengacara Haris Azhar, yang mengklaim menjadi kuasa hukum 8.000 lebih karyawan mogok ... Tandai sebagai tidak relevan
	Hakim Kabulkan Pencabutan Praperadilan Fredrich Yunadi Terhadap KPK KOMPAS.com Fredrich melalui tim kuasa hukumnya mencabut praperadilan lantaran perkara pokok yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah bergulir ke pengadilan. "Saya sebagai hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Jaksel atas nama pemohon ... Tandai sebagai tidak relevan
	Alasan Mantan Ketua Fraksi Demokrat Serahkan Uang Rp 1 Miliar ke KPK KOMPAS.com Menurut Jafar, pada saat uang diberikan, Nazaruddin mengatakan bahwa uang itu merupakan dana Fraksi Demokrat. Uang itu akan digunakan untuk kepentingan Jafar selaku Ketua Fraksi Demokrat. Selain Jafar, dalam persidangan ini jaksa KPK juga menghadirkan politisi Partai Amanat Nasional ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pesan Ketua KPK kepada Petahana di Pilkada agar Tak Gunakan APBD KOMPAS.com Pertama calon Bupati Jombang Nyono Suharli dan kedua calon Gubenernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae. "Kalau KPK, yang namanya OTT enggak bisa berhenti. Begitu ada alat bukti yang kuat kami harus bertindak," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018). Tandai sebagai tidak relevan
	Desmond: Rekomendasi Pansus Hak Angket KPK Tak Ada yang Luar Biasa KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengungkapkan, hasil rekomendasi Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak ada yang luar biasa. Menurut Desmond, hasil rekomendasi tersebut sering diutarakan dalam rapat antara KPK dan ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan