Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 14 Februari 2018
	BERITA
	Yusuf Mansur Sebut Kebijakan Dedi Mulyadi Liar... KOMPAS.com PURWAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang ustaz muda kondang di Indonesia, Yusuf Mansur mengatakan, kebijakan dan gagasan kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai bupati Purwakarta selama ini dinilai sangat liar dan berbeda dengan sistem kepemimpinan kepala daerah pada umumnya. Tandai sebagai tidak relevan
	Wakil KEIN: Pancasila Jadi Dasar Kebijakan Ekonomi Bisnis Liputan6.com Oleh sebab itu, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mendorong dan mengajak berbagai lembaga untuk diskusi agar merumuskan hal tersebut. Dengan tagline 'Mewujudkan Ekonomi Berdasar Pancasila' bertujuan untuk mendorong kebijakan pembangunan dan agar sila kelima terwujud bagi ... KEIN Siapkan Rumusan Kebijakan Ekonomi Pancasila - Nasional Tempo.co (Blog) KEIN Gandeng 4 Lembaga Rumuskan Kebijakan Demokratisasi Ekonomi - Ekonomi Akurat (Siaran Pers) KEIN Siapkan Kajian Ekonomi Berdasarkan Pancasila - Detikcom (Siaran Pers) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Rizal Ramli: Kebijakan Impor Beras Tak Tepat Waktu CNN Indonesia Rizal Ramli: Kebijakan Impor Beras Tak Tepat Waktu Sebanyak 10.000 ton beras impor asal Vietnam tiba di Kupang, NTT. Saat ini, beras dalam proses pembongkaran diperkirakan memakan waktu 10 hari. (ANTARA FOTO/Rahmad). Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Ekonomi Rizal Ramli ... Kebijakan Impor Beras, Rizal Ramli : Pemerintah Jangan Ambil Untung - Kupastuntas.co (Sindiran) (Siaran Pers) (Blog) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Kang Hasan Dukung Kebijakan Presiden Jokowi Angkat Guru Honorer Tribunnews TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, TB Hasanuddin (Kang Hasan) mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang akan mengangkat guru honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Karena kebijakan tersebut akan menambah ketersediaan tenaga pendidik, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kang Hasan Dukung Kebijakan Presiden, Angkat Guru Honorer Republika Online REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Calon Gubernur Jawa Barat, TB Hasanuddin (Kang Hasan) mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang akan mengangkat guru honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Karena kebijakan tersebut akan menambah ketersediaan tenaga pendidik, ... Dukung Kebijakan Jokowi, Kang Hasan Janji Angkat Guru Honorer Jadi PNS - jabarnews.com (Siaran Pers) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Menko Puan: Ratu Maxima Apresiasi Kebijakan Ekonomi Inklusi RI Global Liputan6.com Keduanya bertemu selama sekitar 30 menit guna membahas tentang perkembangan program kebijakan pemerintah RI seputar tingkat kemudahan masyarakat Indonesia dalam mengakses produk-produk jasa keuangan atau inklusi keuangan. Selaku Menteri Koordinator yang turut terlibat dalam ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kang Hasan Dukung Kebijakan Jokowi Angkat Guru Honorer RMOL.CO (Siaran Pers) Kebijakan Presiden Jokowi yang akan mengangkat guru honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan menambah ketersediaan tenaga pendidik, khususnya di Jawa Barat. Berita Terkait ... Karena itu, calon Gubernur Jawa Barat, TB Hasanuddin (Kang Hasan) mendukung kebijakan ini. Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Bantuan Uang Duka Pemkab Bintan Lanjut 2018. Berapa Besarannya? Tribun Batam Ilustrasi Warga saat mengantarkan anggota keluarga yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Pemkab Bintan kembali lanjutkan program sosial uang duka bagi warga kurang mampu. TRIBUNBATAM.id, BINTAN - Uang duka yang digulirkan dalam bentuk bantuan sosial tunai dipastikan dilanjutkan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Sulut Tetap Gunakan Beras Lokal di Tengah Kebijakan Impor dari Pemerintah Manado Post online Di Sulut sendiri, kebijakan impor beras tak terlalu berpengaruh. Pasalnya, hinga saat ini, Sulut belum membutuhkan beras impor. "Produksi beras Sulut masih cukup. Sehingga tidak membutuhkan beras impor," tegas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sulut Jenny Karouw. Tandai sebagai tidak relevan
	Trump Lancarkan Kebijakan 'Pajak Balasan' Bagi Negara Aliansi Ekonomi Akurat (Siaran Pers) Saat mengumumkan kebijakan tersebut pada Senin (12/2) waktu Washington, Trump mengingatkan warga AS bahwa negara-negara yang mengalami surplus perdagangan dengan AS, hanyalah negara yang 'mengambil keuntungan' bagi negaranya sendiri. "Kita tidak bisa membiarkan orang-orang ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan