Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 10 Februari 2018
	BERITA
	Mahkamah Internasional Selidiki Kebijakan Duterte Terkait Narkoba KOMPAS.com Mahkamah Internasional Selidiki Kebijakan Duterte Terkait Narkoba. Kompas.com - 09/02/2018, 15:40 WIB. Presiden terpilih Filipina Rodrigo Duterte memeriksa pasukan sebelum acara pelantikan kepala Polisi Nasional Filipina, Ronald Dela Rosa, di Kamp Crame, Manila, 1 Juli 2016. Rodrigo menjadi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Tingkatkan Ekspor, Pemerintah Susun Dua Kebijakan Besar Okezone JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mendorong ekspor Indonesia agar bersaing dengan negara tetangga lainnya. Artinya, tidak hanya meningkat tajam saja tapi dari sisi nilai juga harus tinggi agar tidak kalah. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, untuk ... Pemerintah Godok Lima Industri Prioritas Ekspor - CNN Indonesia Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	OJK Siapkan Kebijakan Pembiayaan Jangka Panjang Republika Online Anggota Dewan Komisioner OJK Heru Kristiyana ketika menghadiri pertemuan tahunan industri jasa keuangan Bali dan Nusa Tenggara di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat (9/2), mengatakan kebijakan terkait investasi tersebut khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Menurut ... OJK siapkan kebijakan dukung investasi jangka panjang - ANTARA Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Puti Soekarno Janjikan Kebijakan Pro Pertanian Detikcom (Siaran Pers) Puti Soekarno Janjikan Kebijakan Pro Pertanian ... Nganjuk - Kebijakan pemerintah diharapkan selalu berpihak pada petani agar makin sejahtera. ... Dia menyampaikan, dirinya bersama Gus Ipul sedang mematangkan rencana kebijakan yang pro petani, baik mengenai aspek modal, bibit, pupuk dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Tak 'Alergi' dengan Kebijakan Ahok, Sandi Teruskan MoU DKI-BPOM Detikcom (Siaran Pers) Jakarta - Kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai pengawasan makanan akan dilanjutkan. Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menyebut kebijakan yang ditetapkan pertama kali oleh Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias ... Tandai sebagai tidak relevan
	Anggota DPR: Kebijakan ekonomi harus berpihak kepada rakyat ANTARA "Dalam hal ini perlunya konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk membangun kesejahteraan masyarakat," katanya usai dengar pendapat bersama warga Kota Padang dengan tema "Arah dan Tahapan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan" di Padang, Jumat. Tandai sebagai tidak relevan
	Gus Ipul-Puti Rumuskan Kebijakan Pro Petani SINDOnews.com (Siaran Pers) Dia menyampaikan, Gus Ipul dan dirinya tengah mematangkan rencana kebijakan yang pro petani, baik mengenai aspek modal, bibit, pupuk dan sarana produksi pertanian. "Mohon doa restu bapak, ibu. Terutama ibu-ibu, kalau pertanian kuat dan terus tumbuh, maka penghasilan keluarga petani akan ... Anggap Sektor Pertanian Penting, Gus Ipul-Mbak Puti Rancang Kebijakan Pro Petani - Tribun Jatim Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Pemerintah Masih Belum Libatkan Organisasi Masyarakat Sipil Radio Idola Semarang (Siaran Pers) Semarang, Idola 92.6 FM – Dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat daerah, pemerintah daerah dinilai belum melibatkan organisasi masyarakat sipil secara intensif. Akibatnya pembangunan yang dijalankan belum memprioritaskan suara dari masyarakat sipil. Hal itu terungkap dalam diskusi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemda Diminta Dukung Kebijakan Satu Peta Suara Merdeka CyberNews MAKASSAR, suaramerdeka.com- Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Peta yang dimaksud disini adalah sebagai Informasi Geospasial (GI). Perpres ini mengamanatkan ... Pemda Harus Siapkan Data Spasial Dukung Kebijakan Satu Peta - Ekonomi Akurat (Siaran Pers) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Impor Beras Bertentangan dengan Semangat Empat Pilar Suara Merdeka CyberNews PATI, suaramerdeka.com- Kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras dari luar negeri sangat melukai hati kaum petani. Padahal belum lama pemerintah mengumumkan swasembada beras. Hal itu disampaikan anggota FPKS MPR RI Sutriyono saat memberi Sosialisasi Empat Pilar di Kabupaten ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan