Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 8 Desember 2017
	BERITA
	Jokowi Minta PBB Segera Bersidang Sikapi Kebijakan Trump soal Jerusalem KOMPAS.com Presiden Joko Widodo didampingi Menkopolhikam Wiranto, Wamenlu A.M Fachir, Menag Lukman Hakim dan Menkominfo Rudiantara saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (7/12/2017) merespon Indonesia terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem ... Indonesia kecam kebijakan AS soal Jerusalem - ANTARA Indonesia kecam kebijakan AS soal Yerusalem - ANTARA Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Trump soal Jerusalem Dikhawatirkan Picu Kemarahan Kelompok Radikal KOMPAS.com Peneliti terorisme dari the Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya berpendapat, kebijakan itu berpotensi menjadi stimulan bagi lahirnya kemarahan. "Kebijakan itu melukai nalar dan hati umat Islam sedunia. Itu mempertajam eksistensi penjajahan Israel atas tanah Palestina," ... Tandai sebagai tidak relevan
	Indonesia Galang Dukungan OKI Menentang Kebijakan Trump atas Jerusalem KOMPAS.com BOGOR, KOMPAS.com - Indonesia menggalang dukungan dari negara-negara Islam untuk menentang kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel. "Kita sudah menghubungi hampir semua negara Islam untuk ini," ujar Presiden Joko Widodo di ... Fadli Zon: Kebijakan Trump soal Yerusalem Sangat Provokatif - News Liputan6.com Dunia Internasional Harus Tolak Kebijakan Trump soal Yerusalem - tirto.id (Siaran Pers) (Blog) Pemerintah Diminta Proaktif Menggandeng Dukungan Untuk Kritik Kebijakan Trump - RMOL.CO (Siaran Pers) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Oesman Sapta: Kebijakan Trump Bikin Dunia Tidak Tenang SINDOnews.com (Siaran Pers) "Kebijakan AS buat suasana negara-negara tidak tenang," ujar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang saat ditemui di sela acara ... Sebagai bentuk pengakuan atas kebijakan ini, Trump juga memerintahkan kantor kedutaannya dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. (dam). Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan AS pengaruhi ekspansi emiten tahun 2018 Kontan KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tak hanya alasan politik dalam negeri yang membuat emiten menahan ekspansinya di tahun depan. Analis melihat kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) pun nampaknya ikut mempengaruhi rencana emiten untuk mengembangkan bisnisnya. Tahun 2018 yang menjadi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Jenderal Gatot Sebut Panglima TNI Baru Bisa Saja Evaluasi Kebijakan Mutasi 85 Pati Tribunnews TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menilai kebijakan mutasi 85 perwira tinggi (Pati) diambil setelah melalui proses yang cukup panjang, yang dimulai jauh sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan pada 4 Desember lalu. Kepada wartawan di Balai Komando, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Peneliti: Kebijakan Donald Trump soal Yerusalem Berbahaya tirto.id (Siaran Pers) (Blog) Peneliti: Kebijakan Donald Trump soal Yerusalem Berbahaya Warga Palestina menonton televisi menyiarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpidato dimana ia diharapkan mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota Istael, di Kota Tua Yerusalem, Rabu (6/12). Kata-kata Menohok Paus Fransiskus Tanggapi Kebijakan Donald Trump soal Yerusalem - Tribun Kaltim Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	PSI Dukung Presiden Jokowi Menyikapi Kebijakan Presiden Donald Trump soal Status Yerusalem Tribunnews Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni (pakai kopiah). TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel menuai kritik dan protes dari berbagai ... Tandai sebagai tidak relevan
	NU Kutuk Kebijakan Trump soal Yerusalem Metro TV News Nabil berharap ada solusi lain untuk menjaga konstelasi perdamaian. "Jangan sampai kebijakan ini menjadi bumerang bagi politik internasional Amerika Serikat dan mendorong meningkatnya ketegangan. Pagar Nusa berharap dialog antar pemuka umat agama di lintas negara menjadi jembatan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Ombudsman: Kebijakan BI Bolehkan Bank Pungut Biaya Transaksi Debit Resahkan Masyarakat Tribunnews TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Ombudsman menilai peraturan Bank Indonesia mengizinkan bank-bank memungut biaya dari transaksi kartu debit ke merchant atau toko, sangat meresahkan masyarakat. Anggota Ombudsman Alvin Lie mengatakan, meskipun biaya tersebut dibebankan ke merchant, ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan