| ||
| DPR Setujui Right Issue BTN Tanpa Hambatan KOMPAS.com Ketua Komisi XI Emir Moeis menjelaskan sebenarnya DPR telah menyetujui right issue BTN sejak lama. "Sudah sejak lama kami menyetujui right issue BTN. Jadi proses persetujuan ini tidak akan memakan waktu lama, langsung saja kita setujui," kata Emir ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| DPR Setujui Pembelian Tenda Bencana Pejabat KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini mengatakan, Komisi VIII telah menyetujui pembelian posko portabel berupa tenda atau kontainer yang bisa digunakan untuk perhentian para pejabat yang tengah meninjau bencana. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| JK: Tergantung Pertanyaan DPR JPNN.com JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memenuhi panggilan Tim Pengawas Century di DPR, Rabu (19/9), sekitar pukul 9.10, di gedung parlemen, di Jakarta. Kedatangan JK yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu memenuhi undangan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Dipailitkan, DPR Minta Telkomsel Diselamatkan KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI Maruarar Sirait meminta kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan agar menyelamatkan PT Telkomsel yang saat ini statusnya dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Telkomsel saat ini menjadi satu-satunya ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| DPR Setuju Jam Belajar di Sekolah Ditambah KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar setuju dengan rencana pemerintah menambah jam belajar siswa di sekolah. Menurutnya, rencana itu serupa dengan rintisan sekolah berasrama yang dilakukan banyak sekolah swasta ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Baleg DPR Mulai Bahas Revisi UU Pilpres KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres). Namun, belum seluruh fraksi menyepakati perlunya perubahan UU Pilpres. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| DPR: SBY Harus Surati Obama! KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Tjatur Sapto Edy mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap tegas kepada Pemerintah Amerika Serikat terkait peredaran film Innocence of Muslims. Hal itu bisa ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Anggota DPR: Bantu Klaim Asuransi TKI Gatra "Bapepam LK sebagai lembaga yang memberikan lisensi maupun izin usaha terhadap perusahaan asuransi, harus dilibatkan untuk mengatasi persoalan ini," kata Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh di Jakarta, Rabu (19/9). Menurutnya ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Lima Provinsi Boros BBM Diawasi JPNN.com JAKARTA - Komisi VII DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengawasi lima Provinsi yang paling boros mengkonsumsi BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi. Salah satunya Jawa Timur yang hingga 30 Agustus lalu ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Komisi Hukum DPR Tetap Tolak KPK Gunakan RTM JPNN.com Komisi Hukum DPR Tetap Tolak KPK Gunakan RTM. JAKARTA - Komisi III DPR tetap tak setuju dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminjam rumah tahanan militer (RTM) milik Tentara Nasional Indonesia. Keterbatasan ruang tahann ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Oktober, DPR Dorong SBY Lakukan Perombakan Kabinet Berita Sore JAKARTA (Berita) Pada bulan Oktober 2012 ini Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II genap berusia 3 tahun dan di dua tahun sisa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tampaknya kinerja beberapa menteri sangat mengecewakan dan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| DPR: Lanjutkan Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia Gatra Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfizd, mengatakan, pemerintah harus melanjutkan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, dan mengevaluasi kesepakatan ketenagakerjaan dengan pemerintah negeri jiran ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| DPR Berencana Merevisi UU Sisdiknas KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com — DPR berencana merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pengajuan revisi UU Sisdiknas tersebut dimaksudkan untuk menata kembali sistem pendidikan nasional ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KPK Telusuri Dana PON Rp9 miliar ke DPR JPNN.com Kuat dugaan kesaksian mereka diperlukan penyidik untuk mendalami adanya aliran dana Rp9 miliar ke DPR RI untuk kepentingan PON. Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi hanya menyebutkan kedua Kabag di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KINERJA DPR Kunker Jangan Dipaksakan Suara Karya JAKARTA (Suara Karya): Wakil Sekjen DPP Partai Golkar yang juga anggota anggota Komisi II DPR, Azhar Romli mengatakan, kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan ke luar negeri untuk melakukan studi banding sebenarnya tidak perlu dipaksakan jika ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kinerja di DPR Jadi Referensi Susun Caleg Koran Sindo "Kita punya mekanisme reward and punishment yang itu akan menjadi referensi dalam menyusun daftar caleg. Kalau sanksi berat, tentu tidak akan dicalonkan lagi, tetapi kalau sekadar sanksi kinerja maka mereka akan disesuaikan berdasarkan nomor urut," ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| JPU: Keberatan Angelina Sondakh Sebuah Pembelaan Metro TV News Pada sidang perdana, pembacaan dakwaan, JPU menyatakan mantan anggota Badan Anggaran DPR itu dinilai terbukti menerima uang Rp12,580 miliar dan USD2.350 juta dari Permai Grup melalui Mindo Rosalina Manullang. Suap itu merupakan imbalan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| DPR Siapkan Opsi Pengelolaan Inalum Harian Analisa (Blog) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan dua opsi pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca berakhirnya "Master Agreement" dengan pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang pada 2013. "Pasca berakhirnya "Master ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Revisi UU yang Digodok DPR Atur Kewenangan KPK Stop Kasus ... Detikcom "Dalam draf yang diajukan ke kita (Badan Legislasi), terkait dengan masalah SP3, selama ini di UU yang lama SP3 tidak ada, di yang baru diadakan," kata Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Buchori Yusuf, saat berbincang, Selasa (18/9/2012). Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kabupaten Mappi Minta Dimekarkan Lagi JPNN.com Mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI-P, Ganjar Pranowo, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (18/9). "Kami datang ke DPR dengan harapan usulan pemekaran Kabupaten Mappi menjadi dua Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
|
| ||
| DPR Australia tolak pernikahan sesama jenis - AntaraNews.com ANTARAnews.com - Menyusul debat berhari-hari, parlemen Australia, Rabu ini, menolak perkawinan sesama jenis dengan komposisi suara 98 menolak, 42 mendukung. ANTARA News - Berita Terkini | ||
| Right Issue BTN, Menkeu Juga Izin DPR - m.okezone.com PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) berencana melepas kepemilikan saham (right issue) sebesar 40 persen ke publik. Sindikasi welcomepage.okezone.com | ||
| DPR sentil Dahlan Iskan soal pailit Telkomsel | merdeka.com Oleh merdeka.com DPR meminta Dahlan untuk ikut mengambil peran dan membantu Telkomsel dalam persidangan lanjutan di tingkat kasasi. Merdeka.com | ||
| KOMISI X TINJAU PON - Gubernur Riau Komisi X DPR-RI PON XVIII ... Oleh Is Ariyanto Gubernur Riau, Rusli Zainal (kiri) mendampingi Anggota Komisi X DPR-RI Vena Melinda (tengah) dan dan Utut Adianto (kanan) menikmati fasilitas Media Center Utama PON XVIII 2012 di Pekanbaru, Selasa (18/9). Komisi X DPR meninjau ... HARIAN JOGJA | ||
| SKANDAL CENTURY— JK Tegaskan dirinya Tak diundang dalam ... Oleh Newswire Jusuf Kalla mengatakan hal itu menjawab pertanyaan anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, yang mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menghadiri rapat di Istana Negara ... Indonesian Business News from... |
| ||
| dpr dorong kemendagri koordinasi dengan ... - DPR-RI - Berita DPR Dorong Kemendagri Koordinasi dengan Kemenkeu Terkait Anggaran e- KTP. 12-Sep-2012. Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri ... www.dpr.go.id/.../DPR-Dorong-Kemendagri-Koordinasi-deng... | ||
| DPR: SBY Harus Surati Obama! - KOMPAS.com Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR Tjatur Sapto Edy mendesak Presiden Yudhoyono bersikap tegas terhadap AS soal peredaran film anti-Islam. nasional.kompas.com/read/.../DPR.SBY.Harus.Surati.Obama | ||
| detikNews : Moratorium Kunker DPR ke Luar Negeri Jangan Basa ... Setelah menuai kritik publik, wacana penghentian sementara (moratorium) kunjungan ke luar negeri kembali diwacanakan politisi Senayan. Akankan ... news.detik.com/.../moratorium-kunker-dpr-ke-luar-negeri-jan... | ||
| detikNews : Ajang Wisata, BK Setuju Kunker DPR ke Luar Negeri ... Jakarta Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa menyatakan persetujuannya agar kunker DPR ke luar negeri untuk sementara dihentikan ( moratorium). m.detik.com/.../ajang-wisata-bk-setuju-kunker-dpr-ke-luar-ne... | ||
| Liputan6.com :: Berita - Anggota DPR: Penarikan Penyidik Polri ... Menanggapi terkait penarikan 20 penyidik Polri di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anggota Komisi III DPR, Marthin Hutabarat, menilai belum tepat ... berita.liputan6.com/.../anggota-dpr-penarikan-penyidik-polri-... | ||
| tvOneNews: Zulkarnaen Djabar Mundur Dari DPR - Hukum Jakarta, (tvOne) Politisi Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, resmi nonaktif sebagai anggota DPR. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto, Zulkarnaen ... hukum.tvonenews.tv/.../zulkarnaen_djabar_mundur_dari_dpr.... | ||
| DPR Terbitkan Tata Cara Penarikan RUU | Pikiran Rakyat Mobile JAKARTA, (PRLM).- Rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Selasa (11/9) secara aklamasi menyetujui dua peraturan ... m.pikiran-rakyat.com/node/203087 | ||
| PREMANISME TKI: Dikritik DPR, Jumhur Berkilah Terminal IV ... JAKARTA: Komisi IX DPR mempertanyakan kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam menyelesaikan ... www.bisnis.com/.../premanisme-tki-dikritik-dpr-jumhur-berkil... |
Kiat: Gunakan tnd petik ("seperti ini") di sktr rangkaian kata dlm kueri agar sama persis.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar