| ||
| Pemerintah Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Mesuji JPNN.com JAKARTA—Pemerintah akhirnya membentuk tim pencari fakta guna mengungkap kasus pembantaian sadis petani di Mesuji. Tim terdiri dari unsur Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemenhut, Kepolisian, Komnas HAM, Pemda Lampung dan Sumsel, serta Tokoh masyarakat. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Korban Mesuji: Pemerintah Bantulah Kami... KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah korban kasus kekerasan di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mesuji, Lampung meminta agar Pemerintah segera menyelesaikan permasalahan sengketa warga dengan perusahaan perkebunan sawit. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemerintah Belum Keluarkan Draf RUU Ketenagakerjaan Pos Kota JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah belum secara resmi mengeluarkan draft final revisi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena saat ini masih dalam proses pembahasan antarkementerian. "Jadi dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Pemerintah Berikan Janji Kosong Dalam Kasus Mesuji Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Mediator warga Mesuji, Lampung dan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Sauri Kadi meminta agar pemerintah berhenti memberikan janji-janji kosong dan berprasangka buruk terhadap para petani yang menjadi korban pembantaian. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| DPR Sarankan Pemerintah RI Buat Tank Sendiri Vivanews VIVAnews – Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyarankan pemerintah Republik Indonesia untuk membuat tank-tank sendiri daripada membeli dari pihak luar. Sebelumnya, parlemen Belanda menolak untuk menjual tank Leopard lama milik mereka ke ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Menkeu: Pemerintah Siap Kelola Arus Modal Masuk Berita Sore Bali ( Berita ) : Pemerintah siap mengelola potensi arus modal masuk yang diperkirakan makin meningkat kepada sektor riil setelah lembaga pemeringkat Fitch memberikan tingkat layak investasi atau "investment grade" kepada Indonesia. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Hatta: Pemerintah Tak Gegabah Naikkan BBM Vivanews VIVAnews - Pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun mendatang. Namun, langkah ini harus melalui tahap pengkajian terlebih dahulu. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengakui kondisi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Beritakan Korupsi Pemerintah, Pemilik Media Rusia Tewas Ditembak Detikcom Dagestan - Hanya karena memberitakan soal korupsi pemerintah, pendiri surat kabar Chernovik tewas ditembak di Provinsi Dagestan, Rusia. Gadzhimurat Kamalov tewas ditembak saat dirinya hendak meninggalkan kantornya. Media Chernovik tersebut tengah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemerintah Malaysia bebaskan dua nelayan Indonesia ANTARA Langkat, Sumut (ANTARA News) - Dua dari enam nelayan Kabupaten Langkat Sumatera Utara, yang ditahan di penjara Pulau Penang Malaysia, dibebaskan dan dikembalikan ke Indonesia. Kedua nelayan tersebut dalam perjalanan pulang ke tanah air dengan menaiki ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| SPI: Pemerintah Harus Cabut Izin Perusahaan di Mesuji JPNN.com JAKARTA - Serikat Petani In donesia (SPI) mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera mengevaluasi seluruh Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang berkonflik dengan rakyat di wilayah Mesuji, seperti PT Inhutani Lampung, PT BSMI dan PT SWA. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Anas: Pengkritik Pemerintah Rabun Politik Tempo Interaktif CO, Jakarta -Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menganggap para pengkritik pemerintah sebagai orang yang rabun secara politik. Menurutnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membawa Indonesia sebagai negara yang dihormati di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| PDIP: Pemerintah harus usut kasus Mesuji Waspada Online JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, meminta pemerintah untuk mengusut dugaan peristiwa pembantaian 30 warga Mesuji di dua wilayah provinsi yang berbeda, yakni Sumatera Selatan dan Lampung. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemerintah China Didesak Turun Tangan Koran Sindo WUKAN – Ribuan penduduk desa nelayan Wukan,China,kemarin, berunjuk rasa mendesak pemerintah menindak pejabat daerah yang menyerobot lahan secara ilegal. Mereka juga menuntut keadilan atas kematian seorang kepala desa yang tewas di tahanan polisi. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Pemerintah Benahi Aturan yang Hambat Investasi Gatra Jakarta - Menteri Koodinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah saat ini terus membenahi sejumlah peraturan yang masih tumpang tindih dan menghambat investasi. Tahun 2011 ini pemerintah telah merapikan sedikitnya 21 peraturan yang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bali Tolak Geotermal-Pemerintah Pusat Turun Tangan Koran Sindo DENPASAR – Penolakan masyarakat Bali atas rencana proyek pembangkit listrik panas bumi atau geotermal Bedugul direspons pemerintah pusat.Kemarin Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik dan panitia kerja Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR turun ke ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemerintah Harus Buka Jalur Penerbangan ke Pangandaran Galamedia Association of The Indonesia Tours & Travel Agencies (Asita) Jabar berharap Pemprov Jabar membuka kembali jalur penerbangan ke kawasan Pangandaran yang sudah lama ditutup. Pasalnya, keberadaan jalur penerbangan tersebut sangat diharapkan wisatawan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Langkah Maju Pemerintah Kota Makassar UPEKS Online Pengamat Transportasi, Jasman Launtu ST SE MM MT mengatakan, hal tersebut merupakan langkah maju yang dilakukan Pemkot Makassar dalam mencegah kemacetan. Sebab menurutnya, saat ini tingkat kejenuhan masyarakat pengguna jalan sudah sangat tinggi akibat ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bantu Pesisir, Pemerintah Gelontorkan Rp 1 Miliar Tempo Interaktif TEMPO .CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan dana Rp 1 miliar kepada 162 desa pesisir, pada 54 kabupaten dan kota terpilih dari total 6.639 desa pesisir. Masing-masing kabupaten dan kota akan dipilih tiga desa untuk ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Beijing Wajibkan Pengguna Microblogger Gunakan Nama Asli Metro TV News Metrotvnews.com, Beijing: Pemerintah Kota Beijing mewajibkan pengguna microblogger untuk menggunakan nama asli. Keputusan itu sesuai dengan peraturan baru yang dikeluarkan Jumat (16/12) dalam upaya Pemerintah China memperketat pengawasan pada internet. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Aria Bima: Pemerintah Langgar Konstitusi Suara Merdeka CyberNews Fakta yang muncul dari kasus Mesuji, yang diduga mengakibatkan jatuhnya sekitar 30 korban tewas dari kalangan petani setempat, membuka mata kita bahwa pemerintah telah mengabaikan perlindungan kepada kaum tani. "Pemerintah bukan saja membiarkan petani ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemerintah Harus Berupaya Jaga Rating Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Pemerintah harus menjaga rating bahkan jika mungkin meningkatkannya menjadi BBB, kemudian BBB+ dan A. Karena dengan begitu pasar keuangan akan menilai sejauh mana pemerintah berkomitmen membangun kepercayaan tersebut. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| 2012, Dijamin Tidak Ada Pungli JPNN.com JAKARTA - Untuk mengatasi pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah di berbagai wilayah Tanah Air, pemerintah menaikkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain jumlah dana yang ditingkatkan, pemerintah juga mengubah mekanisme agar dana BOS tidak ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bersihkan Dulu Parkir Liar, Baru Naikkan Tarif Parkir Detikcom Jakarta - Dalam revisi Perda No 5 Tahun 2009 tentang Perparkiran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan tarif parkir dinaikkan hingga 400 persen. Namun parkir liar yang masih marak hingga hari ini membuat kenaikan tarif parkir malah semakin ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Bah! RAPBD Sumut 2012 defisit 345 M Waspada Online MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) harus memberi perhatian serius terhadap defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Sumut 2012 sebesar Rp345 miliar. Defisit yang diajukan tersebut bertambah 75 persen. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| F-PPP DPRD Sumut : Pembangunan 6.000 Rumah Sebaiknya Diserahkan ke ... Berita Sore Sebelumnya, rencana pembangunan 6.000 unit rumah layak huni yang merupakan tindak lanjut penjabaran dari program pembangunan 300.000 unit rumah oleh pemerintah pusat itu, sudah dianggarkan Pempropsu dalam R-APBD Propinsi Sumut tahun 2012. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
| ||
| Batasi BBM di 2012, Pemerintah Gunakan RFID Pemerintah berencana melakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada April 2012 nanti. Untuk itu, Radio Frequency Identification (RFID) akan menjadi pilihan untuk menerapkan pembatasan. News - OkeZone | ||
| 2012, Pemerintah Terapkan 'Front Loading Strategy' | PT ... Oleh fazli "Pemerintah masih akan menerapkan front loading strategy pada 2012 dikarenakan kondisi pasar masih belum baik akibat krisis di Eropa. Jadi semakin cepat kita merealisasikan target penerbitan itu semakin baik, karena kita tidak bisa ... Kementerian BUMN | ||
| Situs Pemerintah daerah Jawa Timur - SEKDAPROV: INGIN JADI ... Oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim. Kamis, 15 Desember 2011. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Dr H Rasiyo menyatakan jika Indonesia ingin menjadi negara besar hendaknya harus membangun kembali ... Didukung oleh www.jatim.go.id | ||
| Australia dukung dialog damai Papua | Berita online Gereja Katolik ... Oleh editor Wanita itu mengatakan pemerintah Australia semestinya bisa menjadi pihak yang berpartisipasi aktif untuk memberikan bantuan dalam inisiasi dialog damai Papua sekaligus melakukan evaluasi bantuan sektor keamanan yang selama ini ... CathNews Indonesia | ||
| PDII – LIPI | Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – Lembaga ... Oleh Wahid Nashihuddin Kajian yang berjudul Pemetaan Majalah Ilmiah Indonesia Tahun 2000 – 2009 ; Studi Kasus Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian ini ditujukan untuk mengetahui: Peta majalah ilmiah yang diterbitkan oleh ... PDII - LIPI | Pusat Dokumentasi... |
| ||
| Sekda: Pemerintah Kaji Mendalam Ranperda Hak Prakarsa DPRD "Pemerintah akan mengkaji secara mendalam Ranperda yang diusulkan tersebut, ... "Pemerintah daerah provinsi Jambi berkewajiban menyelenggarakan ... www.jambiprov.go.id/?show=berita&id=2214...title... | ||
| Bappenas: Belanja Pemerintah Dipertajam - Yahoo! Baca 'Bappenas: Belanja Pemerintah Dipertajam' di Yahoo!. Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan ... id.berita.yahoo.com/bappenas-belanja-pemerintah-dipertajam-... | ||
| Pemerintah belum atur importasi pangan - Bisnis.com JAKARTA: Pemerintah belum membuat kebijakan untuk mengendalikan importasi pangan, kecuali untuk beberapa komoditas yang diatur seperti gula, beras, ... www.bisnis.com/.../pemerintah-belum-atur-importasi-pangan | ||
| detikInet : Pemerintah Didesak Tegas Hadapi RIM, Jika Perlu 'Dijewer' Pemerintah melalui BRTI dan Kementerian Kominfo didesak bersikap tegas kala berhadapan dengan Research In Motion (RIM) di meja perundingan. Jangan ... www.detikinet.com/.../pemerintah-didesak-tegas-hadapi-rim-ji... | ||
| Pemerintah Stop Rekrut Honorer Sedangkan untuk mengatasi kebutuhan tenaga ahli,ke depan akan diperbanyak tenaga konsultan,atau outsourching sehingga birokrasi pemerintah menjadi ... www.menpan.go.id/.../877-pemerintah-setop-rekrut-honorer |
Kiat: Gunakan tnd petik ("seperti ini") di sktr rangkaian kata dlm kueri agar sama persis.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar