| ||
| ||
| Menkumham Tolak Bebas Bersyarat Koruptor Vivanews VIVAnews – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin menegaskan, selama dirinya menjabat sebagai Menkumham, maka ia akan menolak semua pembebasan bersyarat yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi mana pun, termasuk Paskah Suzetta. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| SBY: Korupsi Tak Hanya Masalah Pelik yang Dihadapi Indonesia Detikcom foto: detikcom Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuturkan korupsi tak hanya dihadapi Indonesia. Dalam forum G20 yang akan digelar di Paris, Prancis, SBY akan berbagi solusi tentang pemberantasan korupsi dengan pemimpin eropa. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Politisi Muda Harus Keluar dari Jebakan Korupsi KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com- Politisi muda harus keluar dari jebakan korupsi dan pragmatisme, serta menunjukkan kinerja luar biasa. Sentimen "muda" jangan lagi dijadikan motif untuk bersaing di pentas politik. "Sekarang, politisi muda harus bersaing dengan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Agus Condro Tagih Janji KPK Bekuk Nunun JPNN.com JAKARTA - Mantan anggota DPR yang menjadi terpidana perkara travelers chaque (TC) pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank indonesia (DGS BI), Agus Condro, menagih janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan Nunun Nurbaeti. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Jangan Sampai BPJS Jadi Lahan Korupsi Baru Pos Kota ... Kota) – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Niaga Bank, Asuransi dan Jasa (NIBA) Andi Gani Nena Wea mengatakan akan membentuk Watch BPJS (Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), karena jangan sampai lahirnya BPJS menjadi sumber korupsi baru. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Menkum HAM Perketat Pemberian Remisi untuk Koruptor Republika Online ID, JAKARTA - Pemerintah semakin memperketat syarat pemberian remisi bagi para narapidana koruptor. "Sudah menjadi kebijakan saya dan Pak Wakil Menteri, dan itu (syarat remisi bagi koruptor diperketat) sementara belum berubah," tegas Menteri Hukum dan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kata Yusril, Tak Cukup 1000 KPK Atasi Korupsi Tempo Interaktif TEMPO Interaktif, Jakarta -Penanganan kasus korupsi tak cukup hanya dengan menindak dan menangkap serta menghukum. Pemerintah harus bisa memperbaiki sistem pemerintahan dan birokrasi yang selama ini memberi ruang korupsi. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Terpidana Korupsi, Penahanan Mantan Ketua DPRD Pelalawan Tunggu MA Riau Terkini Mantan Ketua DPRD Pelalawan Agustiar dan mantan anggota Marhadi belum bisa dilakukan, meskipun keduanya sudah dipidana bersalah dalam perkara korupsi dana KONI. Riauterkini-PANGKALANKERINCI-Terdakwa kasus KONI Pelalawan yakni mantan Ketua DPRD ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bersumpah Melawan Korupsi Padang Ekspres Namun, dalam konteks keindonesiaan dengan menggurintanya praktik korupsi yang seakan sengaja direproduksi oleh para pejabat negara, ucapan sumpah tidak cukup hanya berhenti di situ saja. Ucapan sumpah perlu pemaknaan baru. Dalam artian, para pemuda dan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Tertutup Rapat Peluang Pelemahan KPK dalam RUU Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menegaskan pihaknya tak akan membiarkan pelemahan atau bahkan pembubaran terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU No 31 Tahun 1999 ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Koruptor Kini Tak Lagi Bisa 'Bebas Bersyarat' Tempo Interaktif Puteh terpidana korupsi pengadaan helikopter, dinyatakan bebas bersyarat setelah melunasi denda subsider Rp 500 juta. TEMPO/Prima Mulia TEMPO Interaktif, Jakarta -Mulai hari ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan baru ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kasus Dugaan Korupsi yang Melibatkan Ketua DPRP Segera Dilimpahkan Cenderawasih Pos JAYAPURA- Menyusul hampir rampungnya berkas perkara kasus dugaan korupsi belanja bantuan kepada instansi vertical dan dan bantuan keuangan rumah tinggal tahun anggaran 2006 pada Biro Keuangan Setda Provinsi Papua senilai Rp 5,2 Miliar yang menyeret ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Freeport Tolak Tanggapi Tuduhan Gratifikasi Republika Online ID, JAKARTA - PT Freeport tak mau menanggapi dugaan gratifikasi yang diarahkan kepada perseroan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami belum bisa komentar soal hal ini. Maaf ya," ujar juru bicara Freeport, Ramdani Sirait kepada Republika, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ICW: Hukuman Minimal 5 Tahun Bagi Koruptor Positif Detikcom Jakarta - Peneliti ICW Tama S Langkun menilai wacana pemberian hukuman minimal 5 tahun bagi koruptor merupakan hal yang baik. Minimal hukuman itu dinilai mampu memberikan efek jera bagi para koruptor. "5 Tahun menurut kita positif, batas minimal ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Ermansjah Calon Anggota yang Pernah Bermasalah dengan KPK Detikcom Jakarta - Salah satu calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ermansjah Djaja sempat bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gara-gara buku. Ermansjah juga pernah mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK dua kali namun ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kampak: Rp28,8 Tiriliun Dana Otsus Papua Dikorupsi JPNN.com JAKARTA - Koalisi Solidaritas Anti Korupsi dan Kekerasan di Bumi Cendrawasih (Kampak Papua) menegaskan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua senilai Rp28,84 triliun diduga dikorupsi. Dugaan korupsi ini melibatkan mantan gubernur papua dan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KPK Tunggu BPK Selidiki Dana Freeport ke Aparat Keamanan Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan pihaknya tak mau terburu-buru untuk masuk dalam penyelidikan dugaan korupsi dan gratifikasi dana keamanan PT Freeport kepada aparat TNI dan Polri dan TNI. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Ahmad Yani: KPK tak Butuh Audit Forensik BPK Soal Century Republika Online Namun, lanjut dia, sejak awal hingga saat ini KPK malah mengatakan tidak menemukan tindak pidana korupsi. Makanya, ia mengaku, tak lagi percaya dengan kinerja KPK yang saat ini. Apalagi saat ini kasus Century memang telah ditangani KPK. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| NBC Gelar Lomba Menulis Total Hadia Rp 22 Juta Tribunnews Indonesia Corruption Watch (ICW) bekerja sama dengan taman bacaan Kadang Boekoe dan portal Nias Bangkit Com (NBC) mengelar lomba menulis dengan tema "Korupsi Memiskinkan Bangsa" dengan hadiah total sebesar lebih dari Rp 22 juta. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Berkas P21, Mantan Bupati Nunukan Datangi Kejaksaan Tribunnews NUNUKAN, tribunkaltim.co.id- Berkas perkara mantan Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 62 hektare senilai Rp 7 miliar, telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
|
Kiat: Gunakan tnd petik ("seperti ini") di sktr rangkaian kata dlm kueri agar sama persis.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar