Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 7 Januari 2026
	BERITA
	Kebijakan MSJ Berpotensi Menjadikan Usaha Peternak Lokal Berguguran hingga Monopoli Jendela Kaltara Sebelumnya, peternak ayam mengeluhkan kebijakan agen baru MSJ yang mengambil ayam dengan harga lebih murah dibanding agen lain. Kebijakan itu dinilai ... Tandai sebagai tidak relevan
	Swasembada Pangan, Jalan Menuju Kebangkitan Pertanian Indonesia Kementerian Pertanian Republik Indonesia Jakarta - Swasembada pangan menjadi poros utama kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal masa ... Tandai sebagai tidak relevan
	Retret Kabinet Kedua: Evaluasi Kinerja dan Tetapkan Arah Kebijakan [SPI] - YouTube YouTube MetroTV, Presiden Prabowo memimpin Retret Kabinet Kedua di Hambalang untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dan menetapkan arah kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kakanwil Kemenkum Banten Lakukan Diskusi Penguatan Implementasi Kebijakan ... Kemenkum Banten - Kementerian Hukum ... kebijakan pengembangan sumber daya manusia hukum berbasis nilai-nilai ... kebijakan BPSDM Kementerian Hukum, Asta Cita, serta Undang-Undang ... Tandai sebagai tidak relevan
	Demokrat Kini Dukung Pilkada via DPRD, Kebijakan yang Dulu Digagalkan SBY KOMPAS.com "Namun demikian, kami juga menegaskan bahwa Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kepala Kanreg III BKN Dampingi Kepala BKN pada Pelantikan 3.442 PPPK Paruh Waktu ... BKN ... kebijakan nasional penataan manajemen ASN secara bertahap dan berkelanjutan. Kehadiran Kepala Kantor Regional III BKN Bandung, Wahyu, mencerminkan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Respons Kritik, Prabowo Siap Koreksi dan Evaluasi Kebijakan - Tempo.co Tempo.co PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan tak ragu untuk mengoreksi diri dan mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang diambil terutama saat ... Tandai sebagai tidak relevan
	Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Abdul Aziz terhadap Konsep Reformasi Ekonomi ... Kompasiana.com Ia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal agar distribusi kekayaan dan sumber daya antar wilayah lebih seimbang, yang dalam konteks Indonesia ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Menghapus Tenaga Honorer: Kebijakan Tepat atau Blunder? Kompasiana.com Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, kebijakan ini dapat dinilai sebagai langkah menuju birokrasi yang lebih tertib. Pemerintah pusat dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Apresiasi kabinet, Prabowo: Pemimpin harus paham arah besar kebijakan - ANTARA News ANTARA News ... kebijakan nasional . ... kebijakan nasional dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Presiden kepada jajaran Kabinet Merah ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan