| | |||||||
| Kebijakan | |||||||
| BERITA | |||||||
| Dilema Kebijakan PTSL vs PIPPIB Kabupaten Kubu Raya - Ombudsman RI Dilema Kebijakan PTSL vs PIPPIB Kabupaten Kubu Raya. • Senin, 05/01/2026 • eko_wahyu. 6. SHARE. Dalam memberikan jaminan kepastian dan perlindungan ...
| |||||||
Ada Empat Kebijakan Kontroversial Menteri ESDM Kurun Waktu 2025 - YouTube KONTAN - https://www.kontan.co.id/ Kebijakan-kebijakan kontroversial kerap dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kurun waktu setahun ...
| |||||||
| Bulog lanjutkan kebijakan pembelian gabah satu harga - ANTARA Foto Perum Bulog menyatakan akan melanjutkan kebijakan. ... Perum Bulog menyatakan akan melanjutkan kebijakan pembelian gabah kering panen (GKP) satu ...
| |||||||
| Kebijakan Alamiah Versus Kebijakan Emosional - Kompasiana.com Kebijakan Alamiah Versus Emosional, Keerom Rumah Kita...Papua Negeriku.
| |||||||
| PKS Sambut Baik Langkah Purbaya Bebaskan PPh 21 untuk Pekerja Bergaji Sampai Rp10 Juta Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyambut baik atas kebijakan pemerintah yang membebaskan ...
| |||||||
| DPR Ingatkan Kenaikan Gaji dan Tunjangan Hakim Harus Dibayar dengan Reformasi Peradilan ... kebijakan administratif semata. Menurut dia, reformasi peradilan harus lahir dari dalam institusi kehakiman itu sendiri. "Kita tidak bisa berharap ...
| |||||||
Trump Buat Banyak Kebijakan Usai Penangkapan Maduro - [Metro Siang] - YouTube MetroTV, Presiden AS Donald Trump langsung mengeluarkan sejumlah kebijakan pasca penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.
| |||||||
| Pemerintah Tegaskan Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Delik Aduan, Kritik Kebijakan ... Ketentuan ini, menurut pemerintah, secara tegas membedakan antara penghinaan terhadap Presiden dan kritik atas kebijakan pemerintah. Menteri Hukum ...
| |||||||
| Berita - Portal Resmi Kabupaten Bogor Dalam arahannya, Sekda Ajat Rochmat Jatnika menekankan pentingnya perubahan pola kerja ASN agar lebih berorientasi pada kebijakan strategis, bukan ...
| |||||||
| BPS Sensus ekonomi 2026 penentu kebijakan pemerintah - ANTARA News Jambi Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo menilai sensus ekonomi 2026 penentu kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan ...
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar