Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 5 Januari 2026
	BERITA
	Purbaya Rilis Insentif PPN 0% Pembelian Rumah di 2026, Ini Aturannya! - CNBC Indonesia CNBC Indonesia Pemerintah melanjutkan insentif PPN DTP untuk pembelian rumah pada 2026. Kebijakan ini bertujuan mendukung daya beli dan perekonomian Indonesia. Tandai sebagai tidak relevan
	2026: Terbakar Isi Dompetku, Menyala Negeriku - CNBC Indonesia CNBC Indonesia Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membawa dunia ke dalam periode yang penuh huru hara dan drama. Contoh paling nyata adalah ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kemendikdasmen Terbitkan Kebijakan Pembelajaran bagi Satuan Pendidikan Terdampak Bencana Kemendikdasmen Kebijakan ini menjadi acuan nasional bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di tengah ... Tandai sebagai tidak relevan
	Purbaya Putuskan Tunda Reorganisasi DJP Selama Setahun - DDTC News DDTC News Pemerintah juga melanjutkan kebijakan insentif PPN DTP atas penyerahan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pengamat Sebut Mentan Amran Sulaiman Jadi Eksekutor Paling Ngegas Jalankan Visi Prabowo Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pengamat menilai langkah-langkah tegas Amran sepanjang 2025 menunjukkan peran strategisnya sebagai eksekutor kebijakan di Kabinet Merah Putih. Tandai sebagai tidak relevan
	Apel Perdana 2026, Bupati Iskandar Tekankan Efisiensi dan Disiplin serta Uraikan Arah ... Pemkab Bolsel Lanjut diurainya, tahun ini Pemkab Bolsel melakukan terobosan dengan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA). Skema awal ditetapkan dengan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Sukses Urai Lalin Nataru, WFA Bakal Diterapkan Lagi saat Mudik Lebaran 2026 detikNews - detikcom Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan kebijakan work from anywhere efektif mengurai kepadatan mudik dan balik libur Natal dan Tahun ... Tandai sebagai tidak relevan
	APKASINDO Sebut Larangan Sawit Dedi Mulyadi Diskriminatif dan Tidak Ilmiah Media Online dan Pusat Informasi Terkini tentang Industri Kelapa Sawit | HaiSawit APKASINDO menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat melarang penanaman sawit sebagai langkah diskriminatif yang tidak memiliki dasar ilmiah. Tandai sebagai tidak relevan
	Perlu Reformasi Kebijakan Pajak yang Punya Daya Ungkit bagi Tax Ratio - DDTC News DDTC News "Selain Coretax, perlu juga reformasi dalam hal kebijakan pajak yang memiliki daya ungkit tax ratio lebih besar." - Founder DDTC Darussalam dalam ... Tandai sebagai tidak relevan
	Puncak Arus Balik Tidak Signifikan, Lalu Lintas Masih Aman dan Lancar Media Hub | POLRI ... kebijakan pembatasan kendaraan sumbu tiga yang menjadi perhatian utama ... Kebijakan ini penting karena Operasi Nataru adalah operasi ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan