Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 25 Januari 2026
	BERITA
	Pengamat Sebut Mentan Amran Kembalikan Kedaulatan Pangan ke Tangan Negara Kementerian Pertanian Republik Indonesia "Kebijakan penghentian dan pembatasan impor beberapa komoditas pangan jelas ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan menjaga kedaulatan pangan. Tandai sebagai tidak relevan
	Ketika Sanksi Operasi Ilegal Perusahaan Tambang Hanya Lewat Denda - Mongabay Mongabay Kebijakan pengenaan denda ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 yang keluar pada 1 Desember 2025. Keputusan ini ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan BI Harus Lebih Berdampak ke Sektor Riil, Jangan Hanya Indah di Atas Kertas! Parlementaria Terkini - JDIH SETJEN DPR - DPR RI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI. Kebijakan BI Harus Lebih Berdampak ke Sektor ... Tandai sebagai tidak relevan
	Siaran Pers: Guru Akui Rasakan Dampak Ragam Kebijakan Kemendikdasmen Kemendikdasmen Jakarta, 23 Januari 2026 — Guru sebagai garda terdepan dalam membangun sumber daya manusia merasakan langsung manfaat program Kementerian ... Tandai sebagai tidak relevan
	Sidparnas 2026, DKD DKI Jakarta Ikut Rumuskan Arah Kebijakan Pramuka Nasional Pramuka Jakarta Sidparnas merupakan forum tertinggi bagi Pramuka Penegak dan Pandega tingkat nasional dalam merumuskan kebijakan serta arah program Dewan Kerja ke ... Tandai sebagai tidak relevan
	Observasi Lapangan Putrajakwas BPKP: KDKMP Perlu Fokus pada Keberlanjutan, Bukan ... Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan MINAHASA UTARA (01/2026) – Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan (Putrajakwas) BPKP melaksanakan observasi lapangan dalam rangka Analisis Isu ... Tandai sebagai tidak relevan
	Komisi IV DPR Dukung Perikanan Budi Daya Jadi Pilar Swasembada Pangan - KKP KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan Berbagai masukan dari Komisi IV DPR RI, pemerintah daerah, dan pembudidaya menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan ke depan. Sementara ... Tandai sebagai tidak relevan
	La Tinro Desak Kebijakan Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN - Gerindra Gerindra Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menggagas kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur ... Tandai sebagai tidak relevan
	Bupati Rejang Lebong Jadi Rujukan Akademisi, Kebijakan Humanis Dan WhatsApp 24 Jam ... Rejang Lebong "Pak Bupati kami nilai memiliki praktik kebijakan publik yang responsif dan humanis. Cara beliau menggerakkan birokrasi dari bawah dengan kontrol ... Tandai sebagai tidak relevan
	Guru Honorer Terpinggirkan, Personel SPPG MBG Diprioritaskan - Sorotgunungkidul Sorotgunungkidul - Media Berita Online Gunungkidul - Sorot.co Ia kini beririsan langsung dengan munculnya kebijakan pengangkatan personel SPPG MBG dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diarahkan masuk ke ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan