Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 24 Januari 2026
	BERITA
	Pidato di WEF 2026, Presiden Prabowo Tegaskan Perdamaian dan Stabilitas sebagai Kunci ... Sekretariat Kabinet Kebijakan-kebijakan kami telah dan akan selalu terkalibrasi dengan baik," tegasnya. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa stabilitas dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Urgensi Penyesuaian Peraturan-Kebijakan MA Pasca KUHP dan KUHAP Baru dandapala.com ... kebijakan yudisial. Selama ini, berbagai kekosongan hukum dan kebutuhan praktik peradilan pidana diisi oleh beragam peraturan-kebijakan Mahkamah ... Tandai sebagai tidak relevan
	Haris Rusly Moti: Kebijakan Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Melampaui ... - Aktual.com Aktual.com "Kami pikir kebijakan tegas dan berani Presiden Prabowo tersebut di luar dari perkiraan semua pihak, baik para pengusaha serakahnomic maupun aktivis ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pengangkatan Staf MBG sebagai PPPK Berpotensi Timbulkan Ketimpangan - UMY UMY Kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama di tengah masih banyaknya guru honorer dan tenaga kesehatan yang telah lama ... Tandai sebagai tidak relevan
	Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Bahan Bakar Fosil - GIJN Indonesia Jaring.id Berbagai bentuk kebijakan yang membuat masyarakat mampu membeli bahan bakar fosil di bawah harga pasar, dikenal sebagai subsidi konsumsi. Bentuknya ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pegawai SPPG jadi ASN, tapi mengapa guru honorer terus-menerus tak punya kepastian kerja? BBC Kebijakan pemerintah untuk mengangkat para pegawai SPPG menjadi ASN dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memicu kontroversi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Korea Bentuk Dana Kebijakan Konten Sebesar 730 Miliar Won Korea.net Pemerintah akan membentuk dana kebijakan untuk konten sebesar 730 miliar won untuk menyambut Era K-Culture 300 Triliun Won. Kementerian Kebudayaan, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Ombudsman Kalsel Minta Penonaktifan PBI JKN Pemda Dievaluasi Ombudsman RI BANJARMASIN – Kebijakan efisiensi anggaran serta berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Pusat turut memengaruhi kualitas pelayanan publik di ... Tandai sebagai tidak relevan
	Mentan Amran Libatkan Purnabakti Kementan, Perkuat Pembangunan Pertanian Nasional Kementerian Pertanian Republik Indonesia ... kebijakan yang tepat, manajerial yang kuat, serta keberanian membenahi regulasi. "Negara sangat membutuhkan pemikiran, pengalaman, dan keahlian ... Tandai sebagai tidak relevan
	Sekda DIY: Kebijakan Transportasi Harus Berpihak Pada Publik - UMY UMY Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menekankan bahwa kebijakan transportasi harus berpihak kepada publik, bukan sekadar teknis. Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan