| | |||||||
| Kebijakan | |||||||
| BERITA | |||||||
| Bauran Kebijakan untuk Mendongkrak Permintaan Domestik - Investor Daily Stimulus dari sistem moneter, kebijakan makroprudensial, hingga sistem pembayaran juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Gubernur BI ...
| |||||||
| Pemerintah dan BI Sinkronisasi Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Rupiah Menyusul pelemahan rupiah yang mendekati level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS). "Tadi kan ada Gubernur BI, kita lakukan sinkronisasi kebijakan ...
| |||||||
| DPRD Jabar Evaluasi Kebijakan Penghentian Izin Perumahan, Soroti Dampak Tata Ruang ... Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mulai mengevaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait pemberhentian sementara penerbitan izin ...
| |||||||
[FULL] BI Ungkap Penyebab Pelemahan Rupiah, Ekonom UI Ingatkan Risiko Dominasi ... ... kebijakan fiskal lebih dominan dibandingkan kebijakan moneter. Menurutnya, ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan lanjutan ...
| |||||||
| Larangan Impor 12 Komoditas, Pakar UMY Tekankan 2 Hal Penting Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produksi domestik, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor ...
| |||||||
| Ombudsman Kalsel: Kebijakan Penonaktifan PBI Jaminan Kesehatan Agar Ditinjau Kembali Adanya kebijakan efisiensi anggaran dan penurunan transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat, berdampak pada pelayanan publik di Kota Banjarmasin.
| |||||||
| DPR Apresiasi Kebijakan Kemendikdasmen, Soroti Tiga Masalah Mendasar - News Komisi X DPR RI mengapresiasi kebijakan Kemendikdasmen yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, tetapi menyoroti kesejahteraan guru, ...
| |||||||
| Tekan Kepadatan Armuzna, Pemerintah Siapkan Skema Murur dan Tanazul untuk Haji 2026 Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurai penumpukan jamaah di Muzdalifah yang areanya kian terbatas, sekaligus mengontrol arus masuk jamaah ke Mina ...
| |||||||
| BPJPH Pastikan Wajib Halal Oktober 2026 Tingkatkan Kepercayaan Konsumen dan Daya ... "Wajib Halal adalah kebijakan strategis untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional kita." ungkap Kepala BPJPH Ahmad ...
| |||||||
| Pejabat Bimas Islam Dilatih Komunikasi Publik dan Literasi Digital - UIN Datokarama Palu Menurutnya, kualitas layanan keagamaan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh cara kebijakan tersebut disampaikan kepada ...
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar