Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 31 Desember 2025
	BERITA
	Kebijakan Nasional, Mulai Januari 2026 Tidak Ada Lagi Tenaga Non ASN - Waspada.id Waspada.id Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. "Tenaga non-ASN tidak lagi diperbolehkan menduduki jabatan yang bersifat ... Tandai sebagai tidak relevan
	Tuntut Revisi Kebijakan Upah 2026, Massa Buruh Bandung Barat Bergerak ke Jakarta KOMPAS.com Massa buruh dari Bandung Raya berangkat ke Jakarta menuntut revisi kebijakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026. Tandai sebagai tidak relevan
	Penerapan Parkir Gratis di Alfamart Tahun Depan, Wali Kota Pekanbaru Tegaskan ... Pekanbaru - Pemerintah Kota Pekanbaru PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersiap menerapkan kebijakan parkir gratis di seluruh gerai Alfamart mulai 1 Januari 2026. "Per 1 ... Tandai sebagai tidak relevan
	Peredaran Minuman Beralkohol Diperketat, Begini Penjelasan DJBC - DDTC News DDTC News KEBIJAKAN CUKAI. Peredaran Minuman Beralkohol Diperketat, Begini Penjelasan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemprov Jatim Ubah Arah Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2026 - InfoPublik infopublik.id Dua agenda utama menjadi prioritas, yakni perluasan kesempatan kerja formal bagi penyandang disabilitas serta transformasi kebijakan transmigrasi dari ... Tandai sebagai tidak relevan
	ekonom nilai langkah menuju b50 perlu didahului evaluasi kebijakan - BCA Sekuritas BCA Sekuritas | BCA Sekuritas ... kebijakan secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan sebelumnya. "Rencana kenaikan ke B50 sebaiknya diambil setelah dilakukan evaluasi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kasus Perundungan Anak Meningkat, Pakar UMY Dorong Pembentukan Satgas Nasional UMY Selama ini, kebijakan tersebut masih bersifat sektoral, tidak terintegrasi, dan cenderung tidak berkelanjutan. "Perundungan tidak lagi hanya terjadi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Diminta Lakukan Penyesuaian Kebijakan - Tarik Investor | Neraca.co.id Harian Ekonomi Neraca ... kebijakan yang disesuaikan (customized policy) untuk menarik lebih banyak investor masuk ke Indonesia. "Kita punya banyak natural resources ... Tandai sebagai tidak relevan
	Apkasi Desak Penataan Ulang Kebijakan Fiskal dan Kewenangan Daerah - Tempo.co Tempo.co Apkasi mendesak pemerintah pusat untuk melakukan penataan ulang kebijakan transfer ke daerah agar lebih transparan dan mencerminkan kontribusi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Penyesuaian Akses Pembuatan Faktur Pajak: Hanya Sementara Demi Menjaga Kepatuhan ... Direktorat Jenderal Pajak Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh PKP berada pada posisi yang setara dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan