Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 30 Desember 2025
	BERITA
	Kemendagri Minta Pemda Siapkan Anggaran BTT untuk Restitusi Pajak - DDTC News DDTC News KEBIJAKAN PAJAK DAERAH. Kemendagri Minta Pemda Siapkan Anggaran BTT untuk Restitusi Pajak. URL berhasil disalin. Muhamad Wildan. Senin, 29 Desember ... Tandai sebagai tidak relevan
	Bersiap! Ini Sederet Kebijakan Pajak yang Berlaku di 2026 - KONTAN KONTAN Arah kebijakan tersebut menegaskan tidak adanya penambahan jenis pajak baru maupun kenaikan tarif, dengan fokus pada reformasi sistem. Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Akan Terapkan Kebijakan Satu Paspor Nasional Mulai 2027 - DDTC News DDTC News ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/nym. JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) akan menerapkan kebijakan satu jenis paspor ... Tandai sebagai tidak relevan
	2025, Tahun Malapetaka Nasional HAM - Amnesty International Indonesia Amnesty International Indonesia Indonesia semakin melangkah mundur dalam bidang hak asasi manusia akibat kebijakan memprioritaskan ekonomi, bahkan hingga berbasis deforestasi, yang ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Moneter Jangan Lagi Mengerem Pertumbuhan Ekonomi - Investortrust.id Investortrust.id Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter—sebagai penggerak utama ekonomi— tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menopang. Tandai sebagai tidak relevan
	Sukseskan Prioritas Presiden, Menteri PANRB dan Menkeu Perkuat Peran Strategic Diamond Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ... kebijakan yang terintegrasi, yaitu Strategic Diamond. "Hari ini saya bersama Pak Menteri Keuangan duduk bersama membahas terkait sinkronisasi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Mendiktisaintek Terbitkan Peraturan yang Menjamin Karier dan Penghasilan Dosen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi "Peraturan ini menyatukan dan memperkuat kebijakan dosen agar lebih jelas, adil, dan berkelanjutan," ujar Mendiktisaintek Brian Yuliarto. Peraturan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Perkuat Kebijakan Pemenuhan Hak Kaum Disabilitas di Tanah Air - Partai NasDem Partai NasDem Komitmen bersama untuk merealisasikan kebijakan yang ada harus diperkuat," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Terkini tentang Perubahan Keempat atas ... - Bank Indonesia Bank Indonesia Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemprov DIY Batasi Kebijakan 25 Persen ASN WFA - Metro TV Metro TV Kebijakan ini membatasi persentase ASN yang diizinkan WFA hanya sekitar 25 persen untuk memastikan kelancaran pelayanan publik. Sekretaris Daerah ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan