| | |||||
| Kebijakan | |||||
| BERITA | |||||
| Kebijakan Biodiesel Sawit Mesti Luwes Tidak Kaku - InfoSAWIT InfoSAWIT, JAKARTA - Dikatakan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Eugenia Mardanugraha, yang mengingatkan bahwa penerapan kebijakan ...
| |||||
| Catatan Politik Indonesia 2025: Kebijakan yang Diperdebatkan - DW Sepanjang 2025, sejumlah kebijakan memicu perdebatan dan protes publik. Dari program sosial berbiaya besar hingga kebijakan yang dianulir, ...
| |||||
| Transformasi Kebijakan ala Mentan Amran Dorong Ekosistem Pangan Nasional yang Tangguh Akademisi Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai arah kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri ...
| |||||
| Bupati Toha Tegaskan Mulai 1 Januari 2026, Truk Batu Bara Dilarang ... -. Musi Banyuasin | Berita . Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet SH saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Pemkab Muba dan perwakilan ...
| |||||
| embung dibangun, tapi sawah petani tetap kering kerontang - pelayanan Kejaksaan Pembangunan embung pada dasarnya merupakan kebijakan yang patut diapresiasi. Sebagai infrastruktur penampung air hujan, embung memiliki fungsi ...
| |||||
| Penelaah Teknis Kebijakan Beri Arahan kepada Regu 2 Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar Mamuju – Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muh. Ali Rachman, memberikan arahan kepada Regu 2 Posko Siaga Darurat ...
| |||||
| Legislator Sebut Pembebasan PBB Sekolah Swasta Kebijakan Tepat - Beritajakarta.id Sebab itu, pembebasan PBB bagi sekolah swasta dinilai sebagai kebijakan yang tepat. "Masih banyak objek pajak lain yang bisa dikenakan PBB. Kalau yang ...
| |||||
| Formula Baru UMP 2026 | Neraca.co.id Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pengupahan nasional karena tidak lagi hanya bertumpu pada inflasi, tetapi juga ...
| |||||
| Pemkab Padang Pariaman Larang Perayaan Tahun Baru 2026 Bernuansa Hura-hura Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati Padang Pariaman Nomor: 300/390/SATPOL PP DAMKAR/SE/2025 yang ditandatangani langsung ...
| |||||
| Catat! Kebijakan Afirmatif Tegas dari SKK Migas untuk Dongkrak Ekonomi Daerah "Kebijakan TKDN di industri hulu migas dirancang agar memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional. Belanja dalam negeri tidak hanya ...
| |||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar