Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 24 Desember 2025
	BERITA
	Perkuat Implementasi Kebijakan Mutu, Kemendikdasmen Gelar Simposium Penjaminan ... PPG Kemendikdasmen Perkuat Implementasi Kebijakan Mutu, Kemendikdasmen Gelar Simposium Penjaminan Mutu PPG 2025. access_time 23 Desember 2025 pkl. 11:35. perm_identity ... Tandai sebagai tidak relevan
	Bencana Makin Parah, Kebijakan Energi Indonesia Dinilai Tak Menjawab Krisis Iklim Lestari Kompas Walhi menilai kebijakan co-firing biomassa dan perpanjangan umur PLTU perparah krisis iklim serta memicu deforestasi dan bencana. Tandai sebagai tidak relevan
	MA Terapkan WFA Akhir Tahun, Aparatur Peradilan Tetap Wajib Jaga Layanan Publik dandapala.com Jakarta â€" Mahkamah Agung (MA) resmi menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan peradilan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Perkuat Komunikasi Kebijakan, Kemenko PMK Tingkatkan Kapasitas ASN Pendukung ... Kemenko PMK Pentingnya pembangunan narasi kebijakan yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat, sehingga kebijakan tidak hanya disampaikan secara faktual, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemkab Kutim Tindak Lanjuti Kebijakan Pusat, ASN Terapkan Kerja Fleksibel Jelang Nataru Protokol & Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah - Kabupaten Kutai Timur Kebijakan tersebut merupakan turunan langsung dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B ... Tandai sebagai tidak relevan
	Ibarat Pasangan, Kebijakan Pemerintah Harus Selaras dan Mau Dengerin The Indonesian Institute ... kebijakan ekonomi dan lingkungan harus berjalan beriringan sejalan. Bagaimana respon Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program, The Indonesian ... Tandai sebagai tidak relevan
	Polisi Rangkap Jabatan Sipil, Pakar UGM Soroti Ancaman Kemunduran Demokrasi dan ... Universitas Gadjah Mada Kebijakan ini dinilai berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan sipil, hingga mereduksi prinsip meritokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain ... Tandai sebagai tidak relevan
	Menata Ulang Penanganan Multi-bencana Sumatra dari Hulu DAS hingga Kebijakan Hunian KAGAMA Kebijakan hunian: jangan mewariskan risiko. Salah satu pokok pandangan Prof Dwikorita yang paling tegas adalah soal penataan hunian pascabencana. Tandai sebagai tidak relevan
	Dari Lantai 13 Medan Merdeka Utara ke Jantung Pandeglang - MariNews MariNews - Mahkamah Agung Saya menyadari satu hal fundamental, bahwa kebijakan strategis yang digodok dengan canggih di langit Mahkamah Agung tidak akan pernah membumi dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Siap Menalangi, Bupati Blora Pastikan Gaji 2.583 PPPK Cair - pelayanan Kejaksaan Layanan Kejaksaan | PELAYANAN TERPADU ... kebijakan diskresioner dengan menyiapkan penggunaan dana talangan daerah. Kebijakan ini dipilih sebagai bentuk tanggung jawab moral dan ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan