Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 18 Desember 2025
	BERITA
	Menaker Tegaskan Penguatan Data sebagai Fondasi Utama Kebijakan Ketenagakerjaan Kemnaker "Bagaimana kita bisa memastikan kebijakan disusun berdasarkan bukti, jika data antarinstansi pemerintah belum sepenuhnya selaras. Setiap instansi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kemenko Kumham Imipas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menghadiri acara Penyampaian Rekomendasi Kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Aliansi Honorer Non-Data Base Ucapkan Terimakasih Kepada Pemkab Bengkalis Prokopim Pemerintah Kabupaten Bengkalis Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan untuk tetap mempertahankan serta memberikan ruang kerja kepada sebanyak 6.610 tenaga Honorer Non-Data ... Tandai sebagai tidak relevan
	Keringanan Bayar Tagihan Kartu Kredit Diperpanjang Sampai Juni 2026! - detikFinance detikFinance - detikcom Bank Indonesia perpanjang kebijakan keringanan kartu kredit hingga 30 Juni 2026, menurunkan batas minimum pembayaran dan denda keterlambatan. Tandai sebagai tidak relevan
	Tindak Tegas, Mentan Amran Cabut Izin Distributor Pupuk Subsidi Yang Persulit Petani Kementerian Pertanian Republik Indonesia ... kebijakan pemerintah telah menetapkan bahwa penebusan pupuk subsidi cukup menggunakan KTP. Menanggapi laporan tersebut, Mentan Amran langsung ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Berkeadilan Jadi Penekanan, Kemenkum Sulteng Siap Implementasi Kemenkumham Sulteng - Kementerian Hukum Jakarta — Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum, Andry Indrady, memberikan penguatan strategis terkait perumusan kebijakan pada ... Tandai sebagai tidak relevan
	Rob di Jakarta, Semarang dan Surabaya: Bukti Kegagalan Kebijakan Tata Ruang dan Iklim ... WALHI ... kebijakan pemerintah pusat dalam penataan ruang dan mitigasi krisis iklim yang selama ini terlalu mengandalkan betonisasi, reklamasi, dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pakar Kebijakan Publik Unismuh Makassar: Bencana Meluas di Sumatera Perlu Kepastian ... Unismuh Makassar - Universitas Muhammadiyah Makassar Pakar Kebijakan Publik Unismuh Makassar, Dr. Ihyani Malik S.Sos, M.SI. UNISMUH.AC.ID, Makassar — Hampir tiga pekan rangkaian bencana hidrometeorologi ... Tandai sebagai tidak relevan
	[HOAKS] Presiden Prabowo akan Mengganti Bantuan Sosial PKH dengan Kebijakan Baru Infopublik.id ... kebijakan baru yaitu sembako murah, bahan bakar minyak murah, serta perluasan lapangan kerja. Tandai sebagai tidak relevan
	Mahfud MD Nilai Kebijakan Kapolri Bolehkan Polisi Duduki Jabatan Sipil Langgar 2 UU ... YouTube ... kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo soal Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 tahun 2025. Ia menilai, peraturan yang dikeluarkan Kapolri merupakan ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan