Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 25 November 2025
	BERITA
	Paradoks Kebijakan Pembatasan Kuota Impor BBM Swasta di Indonesia - KOMPAS.com KOMPAS.com Editor: Wisnubrata. PEMERINTAH mengeluarkan kebijakan membatasi kenaikan impor bensin non-subsidi swasta 10% dari volume penjualan 2024. Pemerintah ... Tandai sebagai tidak relevan
	Mentan Amran: Indonesia Kebut Swasembada, Halau Upaya Impor Ilegal Kementerian Pertanian Republik Indonesia ... kebijakan negara. Hal ini disampaikan menyusul temuan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh, yang dilakukan tanpa izin pemerintah ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kewajaran Hukum dalam Menakar Dilema Kebijakan Pemerintah - MariNews MariNews - Mahkamah Agung Metode penyelesaian dilema yang ditawarkan oleh Logika dapat dipergunakan untuk menguji kebijakan ekonomi sebuah negara. Tandai sebagai tidak relevan
	MUI Usul Batas PTKP Disamakan Nisab Zakat Mal, Setara 85 Gram Emas - DDTC News DDTC News KEBIJAKAN PAJAK. MUI Usul Batas PTKP Disamakan Nisab Zakat Mal ... DJP ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kapolri Resmi Buka Apel Kasatwil Polri 2025, Samakan Visi Dukung Kebijakan Pemerintah detikNews - detikcom Kapolri secara resmi membuka dan memberikan arahan kepada jajaran. Agenda ini bertujuan untuk menyamakan visi dalam mendukung kebijakan pemerintah ... Tandai sebagai tidak relevan
	Dua Naskah Akademik Strategis P4GN dan Pembentukan BNNK Barito Timur Dibahas Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng - Kemenkumham Penguatan kebijakan P4GN-PN diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan kondusif, sekaligus memperluas ruang edukasi dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kapolri Buka Apel Kasatwil Polri 2025, Tegaskan Penyelarasan Visi dengan Kebijakan Pemerintah Humas Polri ... kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik."Apel Kasatwil menjadi momen penting bagi institusi kepolisian untuk mempertegas langkah ... Tandai sebagai tidak relevan
	Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI Soal PBB: Kebijakan Ada di Pemerintah Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia "PBB itu secara undang-undang sudah diserahkan ke daerah. Jadi soal kebijakan, tarif, kenaikan dasar, maupun pengenaan semuanya menjadi kewenangan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Politikus Ini Minta Amran Evaluasi Kebijakan Gabah Segala Kualitas - Tempo.co Tempo.co ANGGOTA Komisi IV DPR, Ellen Esther, menyatakan kebijakan penyerapan gabah segala kualitas atau beras any quality dengan satu harga yakni Rp 6.500 ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kapolri Buka Apel Kasatwil Polri 2025, Tegaskan Penyelarasan Tribratanews Polri Kegiatan tersebut digelar untuk menyatukan arah dan visi jajaran kepolisian dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto serta meningkatkan ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan