Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 19 November 2025
	BERITA
	Batas Waktu PPh Final 0,5% untuk WP OP dan PT Perorangan Bakal Dihapus DDTC News KEBIJAKAN PAJAK. Batas Waktu PPh Final 0,5% untuk WP OP dan PT Perorangan Bakal Dihapus. URL berhasil disalin. Aurora K. M. Simanjuntak. Selasa, 18 ... Tandai sebagai tidak relevan
	DJP: UMKM Bisa Sukarela Lakukan Pembukuan dan Tak Pakai PPh Final - DDTC News DDTC News KEBIJAKAN PAJAK. DJP: UMKM Bisa Sukarela Lakukan Pembukuan dan Tak Pakai PPh Final. URL berhasil disalin. Aurora K. M. Simanjuntak. Selasa, 18 ... Tandai sebagai tidak relevan
	Dukung Kinerja KEK, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Resmi Lantik 18 Aparatur PPPK Indonesia SEZ ... Kebijakan, Perencana, Pranata Hubungan Masyarakat, Arsiparis, serta Pranata Komputer. ... Sarah Thalya Suherman, sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama;. Tandai sebagai tidak relevan
	PPh 0,5 Persen UMKM Diperpanjang, Sudah Dapat Restu Purbaya - CNN Indonesia CNN Indonesia Pemerintah memperpanjang kebijakan PPh final 0,5 persen untuk UMKM sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tandai sebagai tidak relevan
	Rapat Koordinasi Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja Menuju ASN yang Sejahtera ... Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Reformulasi Kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI Bahas Kebijakan Bea Keluar Batu Bara, Emas, dan ... Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal - Kementerian Keuangan Dalam paparannya, Direktur Jenderal SEF Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah ... Tandai sebagai tidak relevan
	Perkuat Sinergi Lintas K/L, Mahkamah Agung Hadiri Rapat - MariNews MariNews - Mahkamah Agung Perkuat Sinergi Lintas K/L, Mahkamah Agung Hadiri Rapat Sinkronisasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas. Adapun ... Tandai sebagai tidak relevan
	PKN STAN Mendampingi Pemerintah Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kab ... PKN Stan ... kebijakan pengelolaan situ. Melalui forum koordinasi ini, kebijakan lintas instansi dapat disinergikan agar pengelolaan Situ Cibeureum lebih ... Tandai sebagai tidak relevan
	Disdik Siapkan Kebijakan Batasan Akses Konten Radikal Bagi Pelajar - Beritajakarta.id Beritajakarta.id Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, saat ini tengah merumuskan kebijakan pembatasan akses pelajar terhadap konten-konten radikal di media ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemkab Kolaka Utara Tetapkan Perubahan RKPD 2025, Sesuaikan Arah Kebijakan ... berita kolut - Kolaka Utara ... kebijakan dan anggaran daerah. Pedoman Penyusunan Anggaran Dokumen ini menjadi pedoman bagi Pemkab Kolaka Utara dalam menyusun perubahan Kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan