Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 27 Oktober 2025
	BERITA
	Menata dengan Adil: Penyelesaian Tenaga Honorer Non-DIPA di Lingkungan Mahkamah Agung MariNews - Mahkamah Agung ... kebijakan nasional aparatur sipil negara. Kebijakan Nasional: Batas Desember 2025. Kementerian PAN-RB telah menetapkan bahwa seluruh instansi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Pengentasan Kemiskinan yang Kehilangan Arah, Ketika Data Tak Lagi Jadi Kompas News Schoolmedia ... kebijakan. Namun kini, arah kebijakan itu tampak bergeser. Di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang kian kompleks, muncul kekhawatiran bahwa ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Ekonomi di Bawah "Gaya Koboi" Purbaya | tvOne - YouTube YouTube Jakarta, https://www.tvOnenews.com - Kebijakan Ekonomi di Bawah "Gaya Koboi" Purbaya | tvOne Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Wakil ... Tandai sebagai tidak relevan
	Hasil Perhitungan BNI soal Efek Kebijakan Rp200 T Purbaya - CNN Indonesia CNN Indonesia BNI menyatakan kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelontorkan Rp200 triliun ke 5 bank negara memberikan dampak multiplier 1,58 ... Tandai sebagai tidak relevan
	Catatan Politik Bamsoet: Kebijakan Korektif sebagai Upaya Memulihkan Perekonomian Nasional MPR RI Sejarah peradaban telah memberi bukti bahwa pada waktu yang tidak pernah diperkirakan, koreksi akan menemukan prosesnya melalui kebijakan, langkah, ... Tandai sebagai tidak relevan
	EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMULIHAN UMKM: Antara Retorika dan Realita ... UIN Alauddin Makassar Apakah kebijakan yang digembar-gemborkan dengan slogan pemulihan dan keberpihakan benar-benar menyentuh akar penderitaan mereka yang bertahan di ujung ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Ekonomi di Bawah Gaya Koboi, Prof. Karim: Purbaya Membawa Nafas Baru YouTube Jakarta, https://www.tvOnenews.com - Kebijakan Ekonomi di Bawah Gaya Koboi, Prof. Karim: Purbaya Membawa Nafas Baru | tvOne Menkeu Purbaya Yudhi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kanwil Kemenkum Lampung Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan, Dukung Penguatan Analisis ... Kemenkumham Lampung - Kementerian Hukum Lampung_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Lampung berpartisipasi dalam kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang ... Tandai sebagai tidak relevan
	Komisi II DPR Minta Pemerintah Libatkan Pakar saat Bentuk Lembaga Pengawas ASN - kppod kppod Menurut Ali, keputusan MK mengembalikan semangat pemisahan fungsi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawas kebijakan. Hal itu ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Koperasi FKIM Sesuai Kesepakatan di Notaris - Waspada Online Waspada Online Padahal semua kebijakan jelas atas kesepakatan bersama dan juga telah dituangkan dalam akte perjanjian notaris, kemana saja peruntukan pemotongan atau ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan