Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 18 Oktober 2025
	BERITA
	Kabulkan Gugatan Masyarakat Sipil, MK Kembalikan Pengawasan ASN ke Lembaga Independen ICW ... kebijakan, dan pengawas kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan benturan kepentingan. Terlebih lagi, pengawas kebijakan harusnya ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kawal Kebijakan Digitalisasi MA, PT Surabaya Gelar - MARI News MARI News - Mahkamah Agung Pentingnya pemahaman komprehensif bagi para advokat baru mengenai kebijakan administrasi perkara dan persidangan digital yang disusun MA. Tandai sebagai tidak relevan
	Purbaya Akui Kebijakan Blokir Anggaran Ganggu Belanja Kementerian - CNBC Indonesia CNBC Indonesia ... kebijakan blokir anggaran. Seperti diketahui Kementerian Keuangan di era menteri sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, melakukan kebijakan ini dalam ... Tandai sebagai tidak relevan
	Mendagri: Program Tiga Juta Rumah Adalah Wujud Kebijakan Ekonomi Kerakyatan ... - Palembang Palembang Kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil sebagaimana pemikiran Presiden Prabowo di dalam buku Paradoks Indonesia. " ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kota Bogor Ambil Bagian dalam Forum Kebijakan Pangan Dunia di Italia Pemerintah Kota Bogor ... kebijakan pangan perkotaan. "Setelah mengikuti Global Forum Milano ... kebijakan di bidang keamanan pangan, kesehatan, kemudian juga penataan ... Tandai sebagai tidak relevan
	MK Perintahkan Pembentukan Lembaga Independen Pengawas ASN - kppod kppod ... kebijakan, pelaksana, dan pengawas agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan benturan kepentingan. Dia mengatakan, pengawas kebijakan tidak ... Tandai sebagai tidak relevan
	Swasembada Beras di Depan Mata, Dunia Akui Lompatan Produksi Indonesia Kementerian Pertanian Republik Indonesia ... kebijakan harga gabah yang menguntungkan petani, kebijakan pupuk bersubsidi, dan lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Tandai sebagai tidak relevan
	Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Terkait Evaluasi Permenkumham ... Kemenkumham Babel - Kementerian Hukum ... Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara, Kamis (16/10/2025). Kegiatan ini mengangkat tema "Evaluasi Kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	SIGAP dan DSS Kehutanan: Menguatkan One Map Policy di Era Digitalisasi Pemerintahan Kementerian Kehutanan Melalui penguatan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta), kementerian menghadirkan dua instrumen digital utama: Sistem Informasi Geospasial Kehutanan ( ... Tandai sebagai tidak relevan
	KLH/BPLH: Indonesia Siap Memimpin Solusi Berbasis Alam untuk Mitigasi Perubahan Iklim ... Kementerian Lingkungan Hidup ... kebijakan dan memajukan solusi berbasis alam dalam mendorong rencana aksi iklim dan tata kelola ekosistem hutan dan gambut secara berkelanjutan ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan