| | |||||
| Kebijakan | |||||
| BERITA | |||||
| Ini Deretan Kebijakan Bermasalah Srimul yang Rumahnya Kena Jarah - Rmol.id Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL merangkum kebijakan-kebijakan fiskal kontroversial saat Srimul menjabat menkeu di era Presiden Joko Widodo.
| |||||
| Sinyal Positif ke Investor, Sri Mulyani Komit Perbaiki Kebijakan Setelah Rumah Dijarah Ipotnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berkomitmen untuk memperbaiki kebijakan pemerintah setelah rumah pribadinya dijarah oleh massa pada ...
| |||||
| Sinyal Positif ke Investor, Sri Mulyani Komit Perbaiki Kebijakan Setelah Rumah Dijarah Ipotnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berkomitmen untuk memperbaiki kebijakan pemerintah setelah rumah pribadinya dijarah oleh massa ...
| |||||
| Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru di 2026 Meski Target Naik - detikFinance Itu adalah kebijakan pemihakan kepada UMKM karena kalau pajak PPh Badan adalah angkanya di 22%," jelas Sri Mulyani. ADVERTISEMENT. Selain di sektor ...
| |||||
| Jaga Stabilitas Pasar, Kebijakan Presiden Prabowo Didukung Penuh - Metro TV "Kami mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan aparat penegak hukum," kata Ketua Umum DPP Papera, Don Muzakir, dalam keterangan yang dikutip ...
| |||||
| Jakarta sudah aman, Pramono minta kebijakan WFH dicabut - ANTARA News Jakarta sudah aman, Pramono minta kebijakan WFH dicabut ... Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/9 ...
| |||||
| Waketum MUI Paparkan 3 Etika Menyikapi Kritik terhadap Kebijakan Publik Kendati demikian, bagaimana seharusnya panduan etik bagi pembuat kebijakan dalam menyikapi adanya kritik masyarakat? Pasalnya, belakangan ini ...
| |||||
| Sri Mulyani Tegaskan Tak Ada Rencana untuk Menaikkan Tarif Pajak - DDTC News "Karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak, maka pendapatan negara terus ditingkatkan tanpa ada kebijakan-kebijakan baru. Sering dari media ...
| |||||
| Dukung Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2025, Kemenkum Jabar Terima Tim BSK Hukum ... Kebijakan (IKK) Kementerian Hukum tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 2 September 2025, ini merupakan wujud dukungan penuh Kanwil ...
| |||||
| KM ITB Menuntut Pemerintah Evaluasi Kebijakan Menyeluruh - Tempo.co Mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk segera mencabut dan merevisi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat seperti Undang-undang TNI, ...
| |||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar