| | |||||||
| Kebijakan | |||||||
| BERITA | |||||||
| Pakar Transportasi Dukung Kebijakan Kakorlantas Bekukan Sementara Sirene - detikNews Analis Transportasi Azas Tigor mendukung Kakorlantas yang membekukan penggunaan sirene dan rotator. Kebijakan ini dinilai penting untuk ...
| |||||||
| Komisi VI DPR Klaim Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Bukan karena Kebijakan Pemerintah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid jelaskan penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta, bukan karena kebijakan pemerintah.
| |||||||
| Bisnis Hotel di Lampung Terpapar Kebijakan Setengah Hati dan Tarif Premium yang ... Jika berlanjut, bisnis perhotelan bisa terjerembab dalam jurang krisis. Bukan sekadar angka okupansi yang jeblok, tetapi kombinasi kebijakan ...
| |||||||
| Ambisi Gila Jepang: Doraemon - One Piece Ditarget Cuan Rp2000 Triliun Kebijakan ini diperkirakan akan membuat anime Jepang bakal semakin berkibar di dunia. Sebagai catatan, selama ini anime Jepang sudah banyak yang ...
| |||||||
Tolak Kebijakan Tax Amnesty, Purbaya: Insentif untuk Orang Kibul-kibul - YouTube Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang sebelumnya sempat diberikan oleh Menteri ...
| |||||||
| Tidak Semua, Ini PNS yang Jadi Prioritas Naik Gaji 2025 - detikcom Presiden Prabowo Subianto menetapkan kenaikan gaji ASN dalam RKP 2025. Kebijakan ini fokus pada guru, dosen, dan tenaga kesehatan, berlaku sejak ...
| |||||||
| Kebijakan Gubsu Bobby Nasution Dilapor ke Presiden - Medan Pos Medan, MPOL Kisruh birokrasi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menuai kritikan publik. Tokoh masyarakat Antony Sinaga pun.
| |||||||
| Kebijakan Kementan-Bapanas Lambat dan Berbelit hingga Beras Turun Mutu - Rmol.id Kondisi ini tak lepas dari kebijakan distribusi yang terlalu lambat dan berbelit. Padahal, Komisi IV DPR sudah berulang kali mengingatkan Kementerian ...
| |||||||
| Menkeu Purbaya Buka Suara Soal Kebijakan Cukai Rokok - Metro TV Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan berhati-hati dalam merumuskan kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT).
| |||||||
| Pemerintah Harus Tata Ulang Kebijakan BBM Non Subsidi - Rmol.id Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto mendesak pemerintah melakukan penataan ulang kebijakan terkait impor dan distribusi bahan bakar ...
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar