Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 2 September 2025
	BERITA
	Pengamat Kebijakan Publik Sebut Ada Perbedaan Jelas Antara Demonstran & Perusuh |Sindo Sore YouTube Yuk Subscribe https://www.youtube.com/@OfficialSINDOnews Tanggal Tayang: 1 September 2025 Selengkapnya baca di: https://nasional.sindonews.com/ ... Tandai sebagai tidak relevan
	Lantang UGM Ultimatum Pemerintah-DPR Setop Kebijakan Konyol Tidak Pro Rakyat! YouTube ... kebijakan yang tidak adil. Kebijakan yang memperlebar kesenjangan sosial, mengancam demokrasi, atau menguntungkan kelompok tertentu harus ... Tandai sebagai tidak relevan
	Rektor Ambil Kebijakan Tegas, Mahasiswa UI Belajar Dari Rumah Selama 4 Hari - Kota Depok Kota Depok - Depok.go.id Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: SE-3540/UN2.R/OTL/2025 tentang bekerja dan belajar dari rumah bagi sivitas akademika UI yang ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Presiden - Redaksi Yth - Kompas.id Kompas.id Bahkan, untuk mantan terpidana korupsi. Hal lain, kebijakan menyediakan anggaran mewah kepada DPR, padahal rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia ... Tandai sebagai tidak relevan
	Zulhas Klaim Unjuk Rasa Tak Ganggu Kebijakan Pangan Nasional - KOMPAS.com KOMPAS.com ... kebijakan pangan. Dia mengatakan, kebijakan pangan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam keadaan lancar. Baca berita tanpa ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemkab Luwu Tetapkan Kebijakan Responsif Terkait PBB-P2 Tahun 2025 Media Center Luwu - Pemkab Luwu Belopa – Pemerintah Kabupaten Luwu menetapkan sejumlah kebijakan responsif terhadap aspirasi dan kondisi masyarakat, yang berkaitan dengan Pajak ... Tandai sebagai tidak relevan
	Soal Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI, Prabowo: Cabut! - IMCNEWS IMCNEWS "Para pimpinan DPR menyampaikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium ... Tandai sebagai tidak relevan
	Dosen UMSurabaya Soroti Potensi Masalah dalam Kebijakan Elpiji 3 Kg Berbasis NIK Universitas Muhammadiyah Surabaya Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembelian elpiji 3 kilogram menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2026 menuai ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan WFH Meluas, Dunia Usaha Harap Unjuk Rasa Segera Usai - Kompas.id Kompas.id Sejumlah perusahaan di sejumlah kota di Indonesia mulai memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH sebagai respons atas eskalasi unjuk ... Tandai sebagai tidak relevan
	Diskusi Strategi Kebijakan Bahas Implementasi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum banten.kemenkum.go.id - Kementerian Hukum ... Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang ... Kebijakan Kemenkum Banten. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan