Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 4 Agustus 2025
	BERITA
	PBNU Kritik PPATK, Anggap Kebijakan Blokir Rekening Nganggur Serampangan detikcom PBNU nilai PPATK serampangan dalam mengambil kebijakan. Blokir rekening nganggur membuat publik hilang kepercayaan terhadap sistem perbankan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Trump Mulai Pukul Ekonomi AS, Data Ekonomi Terbaru Picu Kekhawatiran Kompas Money Gedung Putih menyebut kebijakan perdagangan terbaru yang disampaikan sebelum pengumuman tarif sebagai bentuk keberhasilan negosiasi Trump. Beberapa ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Pertimbangkan Kepentingan Masyarakat Kompas.id Kebijakan sama berlaku pada tahun depan, yakni pemerintah memberikan keringanan untuk SKT dengan rata-rata kenaikan hanya 4,5 persen. Dalam gelaran ... Tandai sebagai tidak relevan
	Lima Rekomendasi Kebijakan untuk Reformasi Logistik | Neraca.co.id Harian Ekonomi Neraca ... kebijakan. Kelima fokus itu adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur logistik baik darat, laut, dan udara; meningkatkan tata kelola fiskal ... Tandai sebagai tidak relevan
	Polrestabes Surabaya Dukung Penertiban Parkir di Jalan Tunjungan, Upaya Kelancaran Lalu Lintas Pemerintah Kota Surabaya Kebijakan ini diambil untuk mengembalikan fungsi jalan, mengurai kemacetan, serta meningkatkan kenyamanan bagi pejalan kaki dan wisatawan. Kepala ... Tandai sebagai tidak relevan
	Tanggapan Jokowi usai Megawati Minta Seluruh Kader PDIP Dukung Prabowo - YouTube YouTube ... kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri," kata Jokowi, Jumat (1/8/2025). Sahabat KompasTV, apa tanggapanmu terkait hal ini? Tulis di kolom ... Tandai sebagai tidak relevan
	APSyFI bertemu Kemendag diskusikan dampak kebijakan BMAD - ANTARA News ANTARA News Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) melakukan audiensi dengan Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (BK ... Tandai sebagai tidak relevan
	Perhutani Gandeng Kejari Kabupaten Tegal Gelar Sosialisasi 4T dan Kebijakan Anti ... Perhutani PEKALONGAN BARAT, PERHUTANI (02/08/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat menjadi tuan rumah kegiatan sosialisasi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kenapa Kebijakan Elpiji Satu Harga Berisiko Menambah Beban Fiskal Pemerintah? Tempo.co TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang mengkaji kebijakan penjualan liquefied petroleum gas (LPG) alias elpiji 3 kilogram satu harga. Tandai sebagai tidak relevan
	Kemkomdigi dan Monash University Rintis Kolaborasi AI untuk Penelitian dan Perlindungan Publik Portal Komdigi Inisiatif ini bertautan pula dengan kegiatan AI for Law Enforcement and Community Safety (AILECS) yang akan diselenggarakan di Indonesia pada April ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan