| | |||||||
| Kebijakan | |||||||
| BERITA | |||||||
| Kebijakan Penggunaan Dana BOSP 2025 Berubah, Honor Tenaga Non-ASN Terdampak Perubahan ini akan berlaku mulai tahun anggaran 2025. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen Suharti menjelaskan perubahan kebijakan BOSP ...
| |||||||
| Jam malam bagi pelajar di Jawa Barat, apa pro dan kontranya? - BBC Namun kebijakan 'jam malam' ini sebenarnya telah diterapkan oleh Dedi Mulyadi saat menjabat sebagai bupati Purwakarta, meski dalam konteks yang ...
| |||||||
| Siswa Masuk Sekolah Jam 6 Pagi, Ini Penjelasan Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti | tempo.co ... kebijakan di kementerian," kata Mu'ti saat ditanya awak media soal kebijakan Dedi Mulyadi, di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.
| |||||||
Lima Kebijakan Dedi Mulyadi untuk Anak Sekolah: Jam Malam hingga Ubah Jam Masuk | Liputan 6 Follow WhatsApp Channel Liputan 6 SCTV untuk berita terbaru lainnya: https://whatsapp.com/channel/0029Va5j89g1yT2Bu5Eafo0Y Simak berita lainnya ...
| |||||||
| Aturan Masuk Sekolah di Jabar: PAUD hingga SMA Masuk Jam 6.30 Mulai Juli | tempo.co Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat pada 28 Mei 2025 dengan Nomor 58/PK.03/Disdik. Baca berita ...
| |||||||
| Dasco Bicara soal Kebijakan Efisiensi Biaya Hotel-Perdinas Menteri & PNS | kumparan.com Dasco bilang, kebijakan efisiensi bukan berarti pemerintah sama sekali tidak memiliki anggaran, tapi dialihkan untuk kegiatan produktif.
| |||||||
| Pemerintah intensif bahas perubahan kebijakan Minyakita - ANTARA News Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negara (PDN) Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pemerintah secara intensif terus membahas terkait kebijakan ...
| |||||||
| UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pelopori Kebijakan Penggunaan AI di Pendidikan Tinggi Islam ... kebijakan resmi. Melalui Surat Keputusan Rektor No.127/2025, UIN Jakarta secara resmi meluncurkan kebijakan penggunaan Generative AI dan Large ...
| |||||||
| KPAI Dukung Kebijakan Penerapan Jam Malam Dedi Mulyadi, tetapi... - KOMPAS.com Karena itu, KPAI berharap penetapan kebijakan ini melibatkan unsur ekosistem perlindungan anak di tingkat RT/RW dan Desa. "Orangtua, PATBM ...
| |||||||
| Kontrak Kerja 250 Honorer Diakhiri, Sekda; Kebijakan Pemerintah Pusat, Langkah Berat ... "Perlu diingat bahwa kebijakan Penataan non-ASN sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, baik KemenPANRB maupun BKN," kata Aji.
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar