Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 17 Maret 2025
	BERITA
	Bahaya Kebijakan Prabowo yang Memicu Kemarahan Pasar | tempo.co Tempo.co Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto sama-sama keras kepala melawan pasar. Memicu dampak sampingan pada publik. Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Impulsif Prabowo Berujung Defisit Anggaran, FITRA: APBN Tidak Kuat - KBR ID KBR ID "Paling urgent adalah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak buruk kepada pelayanan publik. Efisiensi anggaran harus dilakukan secara ... Tandai sebagai tidak relevan
	Protest Kebijakan Elon Musk, Seruan Boikot Tesla Ramai di Showroom - CNBC Indonesia CNBC Indonesia Tesla yang milik pengusaha miliarder Elon Musk, menjadi sasaran demonstran akibat keterlibatannya kancah politik bersama Donald Trump. Tandai sebagai tidak relevan
	Bukannya Memperkuat, Sejumlah Kebijakan Pemerintah Pusat Justru Dinilai Melemahkan Desa Harian Jogja JOGJA—Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat. Pasalnya, berbagai kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Serangkaian Kebijakan Ini Dorong Pergerakan Perekonomian Nasional Jelang Idulfitri INAnews INAnews.co.id, Jakarta– Sepanjang tahun 2024, perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang optimal, dengan capaian pertumbuhan PDB mencapai 5 ... Tandai sebagai tidak relevan
	130 Hari Kerja, Ini Daftar Kebijakan Strategis yang Dikeluarkan Prabowo - Kabar24 Kabar24 - Bisnis.com Berikut sejumlah kebijakan dalam 130 hari pertama kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Tandai sebagai tidak relevan
	Iran Bantah Terlibat dalam Kebijakan Houthi - YouTube YouTube ... : Tundras - Amulets Artikel ini bisa dilihat di : https://video.kompas.com/watch/1832932/iran-bantah-terlibat-dalam-kebijakan-houthi. Tandai sebagai tidak relevan
	Kontras dengan Kebijakan Efisiensi, Sekjen DPR Ungkap Alasan Rapat Kerja di Hotel ... YouTube kontras dengan kebijakan efisiensi anggaran. Terkait hal itu, Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indra Iskandar mengungkap alasan pemilihan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Keluarkan Kebijakan Kontroversial, Dedi Mulyadi Minta Maaf - JPNN.com JPNN.com Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maafnya atas kebijakan yang dibuatnya dan mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Tandai sebagai tidak relevan
	Industri Sawit Malaysia Minta Revisi Kebijakan Kontribusi EPF bagi Pekerja Asing InfoSAWIT Kebijakan yang diusulkan ini mengharuskan pekerja asing menyumbang 2% dari gaji mereka ke EPF, yang akan ditambah dengan kontribusi 2% dari ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan