![]() | |||||
KPK | |||||
BERITA | |||||
Eks Pimpinan KPK Buka Suara soal HGB Pagar Laut Bisa Dipidana Korupsi Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Laode Syarif menyatakan penerbitan sertifikat di wilayah pagar laut yang tengah berpolemik ...
| |||||
Eks Pimpinan KPK Sebut Ada Potensi Korupsi pada Penerbitan Sertifikat Pagar Laut JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M.Syarif menilai kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang bisa ...
| |||||
KPK Jangan Masuk Angin, Segera Periksa Anggota DPR dari Lampung - Rmol.id Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik KPK RI, ujar Indra, dari pengakuan salah satu anggota Komisi XI DPR Fraksi Nasdem Satori menyebutkan bahwa ...
| |||||
KPK Dukung Perintah Presiden Prabowo untuk Menghemat Anggaran - Metro TV "KPK sejak awal tidak mengalokasikan dana tersebut karena sudah menerapkan single salary system," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto ...
| |||||
KPK Pastikan Penghematan Anggaran Tak Pengaruhi Honor Pegawai - KOMPAS.com Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan, KPK sejak awal tidak mengalokasikan anggaran untuk honorarium tambahan, karena telah menerapkan ...
| |||||
KPK Bersurat ke Dirjen AHU Kemenkum Terkait Kewarganegaraan Paulus Tannos KPK sudah bersurat kepada Dirjen Administrasi Hukum (AHU) Kementerian Hukum terkait status kewarganegaraan dalam proses pemulangan Paulus Tannos.
| |||||
Eks Penyidik KPK Ceritakan Hambatan Tangkap Paulus Tannos - Metro TV Permasalahan paspor membuat KPK gagal menangkap Tannos saat berada di Bangkok, Thailan, pada 2023.
| |||||
Menanti Kejelasan KPK Mengusut Tuntas Korupsi Dana Program Sosial BI - Tempo.co KPK menyatakan penggunaan dana program sosial Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diduga bermasalah karena tidak sesuai dengan kegunaannya.
| |||||
Hasto akan Menggugat Keabsahan Jabatan Komisioner KPK ke MK - Tirto.id Maqdir berdalih berdasarkan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, Komisioner KPK mestinya dipilih oleh Presiden Prabowo.
| |||||
Komisioner KPK tak Masalah Digugat Hasto Kristiyanto ke MK - Metro TV KPK juga tidak mau mengurusi keputusan Sekjen PDIP itu. "Hak beliau untuk mengajukan permohonan judicial review, karena UU memberi hak kepada setiap ...
| |||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
![]() |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar