Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 2 Januari 2025
	BERITA
	Sesat Pikir Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak - Kompas Money Kompas Money Bahkan semula kebijakan tersebut akan diberlakukan per 1 Oktober 2024, tetapi dianulir oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang waktu itu masih ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pengusaha Hotel dan Restoran Masih Bingung soal Kebijakan PPN 12% - Finance Detik Finance Detik - detikcom Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PPN 12% untuk barang mewah, yang diumumkan langsung oleh Presiden ... Tandai sebagai tidak relevan
	[FULL] Kebijakan PPN 12% Sudah Berlaku, Prabowo Tegaskan Cakupannya - YouTube YouTube [FULL] Kebijakan PPN 12% Sudah Berlaku, Prabowo Tegaskan Cakupannya - Sindo Siang 01/01. 4 views · 4 minutes ago #SindoSiang #pajak #srimulyani Tandai sebagai tidak relevan
	Badan Strategi Kebijakan Hukum - Kemenkumham Kemenkumham Dwi Harnanto, S.P., M.Si. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Junarlis, S.H., M.Si. Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah Dinilai Tepat - Metro TV Metro TV Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Foto: Medcom.id. Kebijakan PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah Dinilai Tepat. Media Indonesia • 1 ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Senjata Api di bawah Pemerintahan Kedua Trump - YouTube YouTube Langkah-langkah pencegahan kekerasan akibat senjata api di AS telah diperkuat di bawah Pemerintahan Joe Biden, tetapi perubahan kebijakan besar ... Tandai sebagai tidak relevan
	Sederet Kebijakan yang Mulai Berlaku 2025, dari PPN 12% hingga Opsen Pajak Ekonomi Bisnis Simak deretan kebijakan yang mulai berlaku pada 2025, dari tarif PPN 12% untuk barang mewah hingga opsen pajak. Tandai sebagai tidak relevan
	Sri Mulyani Tegaskan Kebijakan Prabowo: PPN Tidak Naik! - Radar Bojonegoro Radar Bojonegoro Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan. Tandai sebagai tidak relevan
	Meninjau Kebijakan BPJS Kesehatan: Pentingnya Fleksibilitas Rujukan - Kompas Health Kompas Health Sebagai seorang dokter sekaligus praktisi manajemen layanan kesehatan, saya memahami tujuan utama kebijakan ini, yaitu efisiensi pelayanan dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Top 3: Deretan Aturan dan Kebijakan yang Berlaku 2025 Bikin Penasaran - Liputan6.com Liputan6.com Sejumlah instrumen pajak, mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen, opsen pajak, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan