Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 18 Januari 2025
	BERITA
	Gebrak Meja! Prabowo Ingatkan Kadin jika Kebijakan Pemerintah Pro Rakyat | Sindo Flash YouTube Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil dan keputusan yang dibuat oleh para menteri semuanya ditujukan untuk ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pergub Jakarta Izinkan Poligami, Bentuk Kebijakan Diskriminatif Terhadap Kaum Perempuan Amnesty International Indonesia Menanggapi kebijakan Penjabat Gubernur Jakarta yang menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) soal izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara di ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pendekatan Ilmiah Harus Menjadi Dasar Pembentukan Kebijakan - BRIN BRIN Jakarta - Humas BRIN. Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE), Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan (ORHL) Badan Riset dan Inovasi Nasional ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan UE Melanggar Aturan Perdagangan Internasional - Majalah Sawit Indonesia Majalah Sawit Indonesia JAKARTA, SAWIT INDONESIA - Indonesia berhasil membuktikan adanya tindakan diskriminatif Uni Eropa (UE) terhadap produk minyak sawit dan biofuel ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pengamat Kebijakan Publik Kritik Sistem Coretax yang Bermasalah: Menyusahkan Wajib Pajak Saja Tempo.co Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik sistem Coretax milik DJP Kementerian Keuangan yang bermasalah. "Menyulitkan wajib pajak ... Tandai sebagai tidak relevan
	Airlangga Yakin Paket Kebijakan Bakal Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Lampaui ... Kompas Money Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakin ekonomi Indonesia tetap bisa tumbuh 5,2 persen pada 2025. Tandai sebagai tidak relevan
	Alumnus Unila Sukses Meniti Karier sebagai Analis Kebijakan di Kementan Universitas Lampung Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Kementerian Pertanian. Perjalanan kariernya yang inspiratif menjadi bukti nyata pentingnya ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemprov DKI Sebut Kebijakan Poligami ASN Bukan Hal Baru - Metro TV Metro TV Jakarta: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Chaidir mengatakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara ... Tandai sebagai tidak relevan
	Puluhan Ekonom Dunia Yakin Kebijakan Trump Tak Segalak Mulutnya - CNBC Indonesia CNBC Indonesia Mayoritas ekonom menganggap kepemimpinan Trump 2.0 akan memberi dampak gangguan terhadap ekonomi global dalam jangka panjang. Tandai sebagai tidak relevan
	Asosiasi nikel minta kebijakan DHE 50 persen ditinjau ulang - ANTARA News ANTARA News Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Alexander Barus meminta pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan penempatan devisa hasil ekspor ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan