Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 6 Desember 2024
	BERITA
	Indonesia Dinilai Paling Doyan Terapkan Kebijakan TKDN - detikInet detikInet - detikcom Analisi Ekonom UI mengungkapkan Indonesia paling doyan menerapkan aturan kebijakan TKDN di saat negara lain sudah mulai meninggalkannya. Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Transisi Energi Era Prabowo Pertimbangkan Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tempo.co Bappenas tengah menyusun beberapa opsi kebijakan transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) agar tetap selaras dengan target pertumbuhan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Airlangga Sebut Kebijakan PPN 12 Persen Difinalisasi Minggu Depan - Kompas Money Kompas Money KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebutkan pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan ekonomi yang di ... Tandai sebagai tidak relevan
	Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor untuk Peningkatan Layanan Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi "Selain menghindari tumpah tindih kebijakan, kolaborasi juga bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal," ujar Menteri ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Naturalisasi di Indonesia Lebih Baik Daripada Malaysia, Kata Mantan Pelatih ... YouTube Pelatih Persis Solo, Ong Kim Swee yang juga mantan pelatih timnas Malaysia buka suara terkait peluang negaranya di ASEAN Cup 2024 dan naturalisasi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Kaji Kebijakan PPN Tidak Satu Tarif, Barang Mewah yang Kena 12 Persen Kompas.tv Kebijakan terkait PPN tetap berjalan sesuai Undang-Undang (UU), yaitu mulai 1 Januari 2025. Namun PPN yang berlaku rencananya tidak berada dalam ... Tandai sebagai tidak relevan
	Menteri Airlangga sebut paket kebijakan PPN difinalisasi pekan depan ANTARA News Mataram, Nusa Tenggara Barat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebutkan pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan ekonomi yang di dalamnya ... Tandai sebagai tidak relevan
	Ekonom: Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen Harus Dihitung Cermat - RRI RRI KBRN, Malang : Kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 menuai berbagai reaksi. Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Dianggap Pemicu Golput Naik - Padek Jawapos jawapos.com Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI prihatin dengan rendahnya partisipasi Pilkada 2024, termasuk di Jakarta. Fenomena tersebut dinilai harus. Tandai sebagai tidak relevan
	Heboh Darurat Militer di Korea Selatan, Publik Soroti Kebijakan Yoon Suk Yeol dan Jokowi ... Suara.com Salah satu akun Twitter @kiokio878 turut menyandingkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan