Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 29 Desember 2024
	BERITA
	Riset Binus: Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara-negara Asia dan Afrika KOMPAS.com Selain tantangan perdagangan, isu lingkungan juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan hilirisasi. Tandai sebagai tidak relevan
	Menkum Supratman Bicara Soal Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri - YouTube YouTube JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas merespons positif surat edaran Mensesneg terkait kebijakan izin perjalanan dinas luar ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pengamat Sebut Kebijakan PPN 12 Persen Akan Berdampak ke Daya Beli Masyarakat Prokalteng Pemerintah pusat baru-baru ini telah mengumumkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kebijakan ini akan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Mengapa Kebijakan Luar Negeri Prabowo Subianto Menuai Kontroversi - Tempo.co Tempo.co Kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto banyak menuai kontroversi. Menteri Luar Negeri Sugiono juga mendapat sorotan. Tandai sebagai tidak relevan
	Riset Binus Sebut Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara Asia dan Afrika - Viva Viva Kebijakan hilirisasi pertambangan mineral yang dilakukan Indonesia ternyata menjadi inspirasi bagi sejumlah negara berkembang di Asia dan Afrika. Tandai sebagai tidak relevan
	Swasembada Pertanian dan Pangan (83) : Kebijakan Berbasis Bukti. - Kompasiana.com Kompasiana.com Dalam konteks ini, pengembangan kebijakan berbasis bukti menjadi kunci utama untuk mencapai swasembada yang berkelanjutan. Urgensi Swasembada dalam ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Hilirisasi Indonesia Diklaim Jadi Inspirasi Negara Asia dan Afrika, Riset Binus ... TvOneNews Riset dari Binus University (Binus) berjudul "Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi dan Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global" ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pelindo Siap Dukung Kebijakan Kementerian BUMN Termasuk Merger dengan Pelni dan ASDP Iconomics Namun apapun kebijakan dari kementerian kami Pelindo sangat mendukung," ujar Arif. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, rencana merger ... Tandai sebagai tidak relevan
	Dosen UMM: Kenaikan PPN 12% Pukul Daya Beli, Perlu Kebijakan Pendamping Universitas Muhammadiyah Malang ... pada awal 2025 memicu kekhawatiran luas di masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kebijakan i. Tandai sebagai tidak relevan
	Pengamat Kebijakan Mendorong Uji Kelayakan bagi Penjabat Kepala Daerah - Tempo.co Tempo.co Sejumlah pengamat kebijakan publik menyarankan pemerintah menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap pejabat pengganti kepala daerah yang ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan