Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 27 Desember 2024
	BERITA
	Poin-poin Aturan Kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat | tempo.co Tempo.co Dalam aturan kebijakan yang diteken Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 23 Desember 2024 itu, PDLN harus mendapat izin dari Presiden RI ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan PPN 12% Bikin Geger 2024 - Finance Detik - detikcom Finance Detik - detikcom Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 2025 menjadi buah bibir masyarakat sepanjang 2024. Kebijakan ini dinilai akan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Perubahan Kebijakan Pemerintah 2024: ASN Honorer Guru dan Nakes Berdasarkan Masa ... Klik Pendidikan Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di berbagai sektor publik. Baca Juga: Tahap ... Tandai sebagai tidak relevan
	Setneg Terbitkan Kebijakan Efisiensi Dinas Luar Negeri - Tribrata News - Polri Tribrata News - Polri Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan kebijakan terbaru terkait Perjalanan Dinas Luar ... Tandai sebagai tidak relevan
	Menakar Kebijakan Baru Pemerintahan: Apa Dampaknya bagi Masyarakat? Kompasiana.com Bagaimana kebijakan baru pemerintah memengaruhi kehidupan sehari-hari Anda? Dari reformasi pajak hingga subsidi energi. Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Terbaru ?Perjalanan Dinas Luar Negeri, Simak Prosedur Detailnya - Medcom.id Medcom.id Surat edaran tersebut mengatur kebijakan terbaru terkait izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang perlu diperhatikan. Tandai sebagai tidak relevan
	Sri Mulyani ke IMF: Hilirisasi Bukan Kebijakan Baru, Sudah Mulai sejak 1990an Ekonomi Bisnis Menkeu Sri Mulyani menegaskan hilirisasi bukanlah kebijakan baru dari pemerintah Indonesia, melainkan sudah diwacanakan sejak Era Orde Baru. Tandai sebagai tidak relevan
	Kemensetneg Terbitkan Kebijakan Baru Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat untuk Efisiensi Suara Surabaya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan kebijakan terbaru terkait Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang bertujuan meningkatkan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pengusaha Dukung Pemerintah Jika Ingin Kaji Permendag 8/2024 soal Kebijakan Impor Metro TV ... Kebijakan dan Pengaturan Impor. Sebab, regulasi itu dinilai telah membuat ambruknya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. "Namun ... Tandai sebagai tidak relevan
	Batas Usia Pensiun Notaris, Kebijakan Hukum Terbuka | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi JAKARTA, HUMAS MKRI - Batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia pensiun yang ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan