Kebijakan | |||||||
BERITA | |||||||
Soal Kebijakan Cukai Minuman Berpemanis, Menkes: Belum Dibahas | tempo.co Adapun dalam kebijakan ini Kementerian Kesehatan merupakan pihak yang memberikan rekomendasi. Sebelumnya Chief Strategist dari Center for Indonesia's ...
| |||||||
Pemerintah Pastikan Kebijakan PPN 12% untuk Barang Mewah Tak Perlu Ubah UU HPP Kebijakan itu hanya perlu diatur lewat Peraturan Pemerintah, sehingga tidak perlu merubah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. .
| |||||||
Perusahaan Dapat Kebijakan Khusus UMP 2025, Serikat Pekerja Bilang Begini Serikat Pekerja Nasional (SPN) merespons rencana pemerintah memberikan kebijakan khusus bagi perusahaan dalam menerapkan kenaikan UMP 2025 sebesar ...
| |||||||
Banggar DPR Minta Pemerintah Terapkan Sejumlah Kebijakan untuk Mitigasi Kenaikan ... ... kebijakan mitigasi guna mengurangi dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Kebijakan ini diharapkan ...
| |||||||
Pemerintah Jamin Kebijakan PPN 12% Tak Halangi Insentif PPnBM - Investor Daily JAKARTA, investor.id – Pemerintah memastikan bahwa penerapan kebijakan pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hanya untuk barang mewah tidak akan ...
| |||||||
3 Kebijakan Rezim Bashar al-Assad yang Rugikan Rakyat Suriah, Termasuk Gunakan Senjata Kimia Sejak awal pemerintahannya, Assad melanjutkan kebijakan ayahnya, Hafez al-Assad, dalam menekan kebebasan berpendapat dan aktivitas politik yang ...
| |||||||
Outlook Kebijakan Pajak 2025 - Kompas Money Dalam UU APBN 2025, penerimaan PPN ditargetkan naik sebesar 24 persen mencapai Rp 609 triliun, salah satunya didukung kenaikan tarif tersebut. Namun, ...
| |||||||
Outlook Kebijakan Pajak 2025 Halaman all - Kompas.com Namun, kelanjutan kebijakan tersebut masih menanti kepastian. Kabar terakhir, tarif PPN menjadi 12 persen hanya akan dibebankan secara selektif kepada ...
| |||||||
Mencerna Kebijakan PPN Multitarif | IDX CHANNEL - YouTube Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang berlaku mulai 2025 dan akan dilaksanakan secara ...
| |||||||
Menko AHY Tegaskan Pentingnya Kebijakan Tata Ruang Terpadu untuk Percepatan ... Jakarta: MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono(Menko AHY), menekankan pentingnya kebijakan ...
| |||||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar