Kebijakan | |||||||
BERITA | |||||||
Ini Ucapan Titiek Soeharto Blak-blakan Respons 2 Kebijakan Prabowo - CNBC Indonesia Ada 2 kebijakan yang dikomentari Titiek saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti ...
| |||||||
Kemendikdasmen Akan Umumkan Kebijakan Baru terkait Guru di Hari Guru Nasional | tempo.co TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mempersiapkan sejumlah kebijakan baru yang menyangkut para ...
| |||||||
Kebijakan Gitalis Dwinatarina Dalam Mengendalikan Laju Urbanisasi | Beritasatu Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari BeritaSatu.
| |||||||
OJK seimbangkan kebijakan pengembangan tokenisasi demi inklusivitas - Antaranews.com Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk menyeimbangkan kebijakan 'gas dan rem' dalam pengembangan tokenisasi untuk meningkatkan inklusivitas .
| |||||||
Ketua Umum PSSI Erick Thohir Tak Akan Tutup Pintu Kebijakan Naturalisasi Pemain ... - Tempo.co PSSI tidak menutup pintu kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ketua Umum Erick Thohir beberkan alasannya.
| |||||||
Video: Jadi Menteri KKP Lagi, Trenggono Kebut 5 Kebijakan Ekonomi Biru Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Prabowo Subianto mengangkat Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam Kabinet Merah ...
| |||||||
China Perluas Kebijakan Bebas Visa, Indonesia tidak Termasuk | Republika Online Mobile Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura bebas visa masuk ke...
| |||||||
Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Realitas Peningkatan Angka Putus Sekolah 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, menjadi angin segar ...
| |||||||
Lanjut Jadi Menteri KKP, Trenggono Kebut 5 Kebijakan Ekonomi Biru - YouTube Presiden Prabowo Subianto mengangkat Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.
| |||||||
Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah - JPNN.com Lembaga Trend Asia menilai, langkah pemerintah lebih mengutamakan keuntungan segelintir pihak ketimbang memberikan solusi nyata untuk mengatasi krisis ...
| |||||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar