Kebijakan | |||||||
BERITA | |||||||
Tom Lembong Tegaskan Kebijakan Impor Gula Sudah Dilaporkan ke Presiden Jokowi Kuasa hukum Tom Lembong menegaskan, kebijakan impor gula saat kliennya menjabat Mendag pada 2015, sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.
| |||||||
Tom Lembong Disebut Selalu Lapor Jokowi untuk Ambil Kebijakan - YouTube Pengacara Tom Lembong Ari Yusuf Amir menyebutkan bahwa Tom selalu melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika mengambil kebijakan saat masih ...
| |||||||
Kebijakan PPN 12 Persen per 2025, Ini Jenis Jasa yang Tetap Bebas Pajak - Kompas.tv Pemerintah naikkan PPN menjadi 12 persen mulai Januari 2025. Kebutuhan pokok dan 13 jenis jasa dikecualikan untuk melindungi daya beli masyarakat.
| |||||||
Bank Indonesia Prediksi Kebijakan Trump Bakal Membuat Nilai Tukar Mata Uang Dunia Melemah Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menganggap arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump bakal ...
| |||||||
Kemnaker Minta Gubernur Ikuti Kebijakan Terkait Penetapan Upah Minimum - detikNews Kementerian Ketenagakerjaan meminta para gubernur untuk menunggu kebijakan Pemerintah Pusat terkait penetapan Upah Minimum (UM) tahun 2025.
| |||||||
Tom Lembong Sebut Hanya Jalankan Perintah Jokowi Terbitkan Kebijakan Impor Gula Mantan Mendag, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, mengeklaim kebijakan impor gula yang dibuatnya hanya menjalankan perintah Presiden ke-7 ...
| |||||||
Penetapan UMP 2025 Molor, Gubernur Diminta Tunggu Kebijakan Pusat - Ekonomi Bisnis Kemenaker meminta para gubernur untuk menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum atau UMP 2025.
| |||||||
Pemerintah Akui Bakal Ajak Semua Pihak Rumuskan Kebijakan Rokok Baru - Suara.com Terutama, pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.
| |||||||
Kebijakan Impor Gula, Tom Lembong: Hanya Menjalankan Perintah Presiden Tak pernah sekalipun mendapat teguran ataupun sanksi dari pihak manapun dan tak pernah menjadi subjek investigasi dari pihak BPKP.
| |||||||
KSPI Wanti-wanti Buruh Bakal Mogok Kerja Bila Kebijakan PPN 12 Persen Diteruskan, Ini Alasannya Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen dianggap memperparah kondisi ekonomi buruh dan masyarakat kecil.
| |||||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar