Kebijakan | |||||||
BERITA | |||||||
Ini Kata Menkeu Sri Mulyani soal PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Januari 2025 | tempo.co Sri menegaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor. "Artinya, ketika kami membuat kebijakan ...
| |||||||
PPN 12 persen, ekonom minta pemerintah buat kebijakan pro daya beli - Antaranews.com Ekonom Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro daya beli masyarakat, ...
| |||||||
Tidak Ada Daftar Kebijakan Baru Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah - YouTube Beredar unggahan yang diklaim berisi sejumlah kebijakan baru dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Bagaimana faktanya?
| |||||||
Kebijakan Pemutaran Indonesia Raya di Gedung DPR, Akademisi: Menyanyi Saja Tidak Cukup Lantas, bagaimana akademisi menilai kebijakan ini? Prof. Dr. Trisakti Handayani, M.M, dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas ...
| |||||||
Kemenhub Tunggu Kajian Satgas soal Kebijakan Penurunan Harga Tiket Pesawat Harapannya, kajian tersebut dapat menyelaraskan semua kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi dan usulan langkah yang perlu diambil. Kemenhub ...
| |||||||
Peneliti Sodorkan Empat Kebijakan untuk Kurangi Sampah Plastik Hingga 91 Persen Hasil laporan studi terbaru menunjukkan terdapat empat kebijakan yang cukup efektif untuk mengurangi sampah plastik hingga 91 persen dan ...
| |||||||
Problematika Kebijakan Impor Sampah di Indonesia Antara Ekonomi dan Lingkungan Kurangnya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini membuka celah bagi praktik-praktik yang merugikan, seperti penyelundupan limbah B3 dan ...
| |||||||
PPN 12% Diterapkan, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan Pro Daya Beli - Validnews.id JAKARTA - Ekonom Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda meminta pemerintah, untuk membuat kebijakan yang pro daya beli ...
| |||||||
Himpunan Guru Kritik Fenomena 'Ganti Menteri, Ganti Kebijakan' - Investor Daily Prinsip kontinuitas dari suatu kurikulum kerap diabaikan. Maka sangat disayangkan jika nanti terjadi lagi 'ganti menteri, ganti kebijakan'.
| |||||||
Kebijakan Pemutaran Indonesia Raya di Gedung DPR, Akademisi: Menyanyi Saja Tidak Cukup Prof. Dr. Trisakti Handayani, M.M, dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), berkomentar akan kebijakan ...
| |||||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar