Kebijakan | |||||||
BERITA | |||||||
Menanti Produk Kebijakan Publik Kabinet 'Kemriyek' - detikNews Menanti Produk Kebijakan Publik Kabinet 'Kemriyek'. Agus Pambagio - detikNews. Senin, 28 Okt 2024 13:01 WIB. Agus Pambagio ( ...
| |||||||
Jamkrindo Siap Dukung Kebijakan Pemerintah Hapus Tagih Utang 6 Juta Nelayan dan ... Anggota Holding BUMN IFG, Jamkrindo menyatakan siap menjalankan kebijakan pemerintah dalam skenario hapus utang petani dan nelayan masa lalu.
| |||||||
Soal Oposisi atau Tidak, Hasto : PDIP akan Beri Dukungan Kebijakan Politik Negara Sesuai ... Soal Oposisi atau Tidak, Hasto : PDIP akan Beri Dukungan Kebijakan Politik Negara Sesuai Konstitusi ... Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI ...
| |||||||
Respons Toyota Terkait Kebijakan Menteri dan Eselon I Tidak Boleh Pakai Mobil Impor Respons Toyota Terkait Kebijakan Menteri dan Eselon I Tidak Boleh Pakai Mobil Impor ... KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu ...
| |||||||
BI Perpanjang Kebijakan DP Nol Persen untuk Kredit Mobil dan Rumah hingga Desember 2025 "Kami memperkuat kebijakan makroprudensial dengan Rasio LTV/FTV properti hingga 100 persen dan uang muka kredit kendaraan bermotor minimal 0 persen, ...
| |||||||
Sulitnya Jadi Perempuan di Indonesia, Diliputi Kebijakan Diskriminatif - CNN Indonesia Komnas Perempuan menemukan banyak aturan yang ditetap pemerintah, utamanya pemerintah daerah, yang justru mendukung tindakan diskriminasi terhadap ...
| |||||||
Video: Pantau Kebijakan Fiskal Prabowo, Investor Pilih Wait & See - CNBC Indonesia Jakarta, CNBC Indonesia- Arah kebijakan fiskal Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo disebut Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas ...
| |||||||
Soroti Perubahan Kebijakan, BRIN Kaji Problematika Pendidikan di Indonesia Jakarta - Humas BRIN. Dalam 20 tahun terakhir, kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan.
| |||||||
Diskusi Strategi Kebijakan Tentang Implementasi Permenkumham No.17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
| |||||||
Kemen PPPA Dorong Akselererasi Tindak Lanjut Analisis Kebijakan Diskriminatif ... kebijakan diskriminatif, 56 persen diantaranya menyasar pada perempuan. terdapat 292 kebijakan yang masih berlaku dan 158 kebijakan yang tidak berlaku ...
| |||||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar