Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 27 September 2024
	BERITA
	Menanti Kebijakan Prabowo, Dari Pangan Hingga Rombak Kementerian - YouTube YouTube Anggaran untuk program quick win Presiden terpilih Prabowo Subianto bertambah besar pada APBN 2025. Anggaran yang semula 113 Triliun Rupiah ... Tandai sebagai tidak relevan
	Mendagri Ingatkan Kebijakan Harus Disusun Berdasarkan Teori dan Data - detikNews detikNews - detikcom Penyusunan kebijakan harus berdasarkan teori dan data. Kebijakan tanpa didukung teori yang kuat hasilnya hanya akan mengandalkan keberuntungan. Tandai sebagai tidak relevan
	Mendagri: Kebijakan harus disusun berdasarkan teori dan data - ANTARA News ANTARA News Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Acara Puncak Peringatan Hari Statistik Nasional Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (26/9/2024). ANTARA/HO-Puspen ... Tandai sebagai tidak relevan
	Mendagri : Data adalah Kunci Pembuat Kebijakan Pemerintahan - Kominfo Jatim Kominfo Jatim - Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jatim Newsroom - Memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan acara Anugerah HSN Tahun 2024 di ... Tandai sebagai tidak relevan
	Wamenkeu Tegaskan Pentingnya Integrasi Kesehatan dan Perubahan Iklim dalam Kebijakan Global Kementerian Keuangan Jakarta, 26/09/2024 Kemenkeu – Dua dekade lalu, hubungan antara kesehatan, perubahan iklim, dan alam masih tidak dianggap relevan. Tandai sebagai tidak relevan
	Video:Menanti Kebijakan Prabowo, Dari Pangan Hingga Rombak Kementerian CNBC Indonesia Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran untuk program quick win Presiden terpilih Prabowo Subianto bertambah besar pada APBN 2025. Tandai sebagai tidak relevan
	ITB Cabut Kebijakan UKT Paruh Waktu - YouTube YouTube Institut Teknologi Bandung mencabut kebijakan wajib kerja paruh waktu di kampus, bagi mahasiswa penerima pengurangan Uang Kuliah Tunggal atau UKT. Tandai sebagai tidak relevan
	Ancam Ekosistem Pesisir, Dosen UNAIR Soroti Kebijakan Ekspor Pasir Laut Universitas Airlangga Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 20/2024 dan 21/2024 untuk merevisi larangan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun. Tandai sebagai tidak relevan
	Kemenkeu: Kebijakan Rokok Tanpa Merek Bisa Timbulkan Masalah Pengawasan Produk Ilegal Metro TV Penerapan kemasan rokok polos tanpa merek dapat menimbulkan masalah dalam hal pengawasan, terutama terkait upaya membedakan jenis rokok yang ... Tandai sebagai tidak relevan
	DJP Tegaskan PPN atas IPL Apartemen Bukanlah Kebijakan Baru - DDTC News DDTC News Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Muchamad Arifin (paling kiri). ANYER, DDTCNews - ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan