Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 15 Agustus 2024
	BERITA
	Apindo Usul Kebijakan PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025 Ditunda Dulu | kumparan.com Kumparan Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, mengatakan pada dasarnya, pemerintah bisa menunda pelaksanaan aturan kenaikan PPN. "Secara empiris ... Tandai sebagai tidak relevan
	Batal Tahun Ini, Kebijakan Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Masuk RAPBN 2025 nasional kontan Kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai pada tahun 2025 akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tandai sebagai tidak relevan
	BRI Rilis Kebijakan Baru Terkait Perubahan Ketentuan Produk Tabungan Radar Banjarmasin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI merilis kebijakan baru terkait perubahan batas waktu bagi rekening dormant BRI. Rekening do. Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Batas Beli Petralite Dipastikan Rilis Sebelum Pergantian Presiden - Pasardana Pasardana Pasardana.id - Kebijakan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dipastikan bakal segera keluar sebelum pergantian ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Pembelian BBM Subsidi Berpotensi Munculkan Masalah Baru - BeritaSatu.com BeritaSatu.com Pemerintah akan menerapkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar bersubsidi (BBM) pada September 2024 mendatang. Namun, penerapan kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pidato Orr: Gubernur RBNZ Berbicara tentang Prospek Kebijakan setelah Penurunan Suku Bunga FXStreet Gubernur Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Adrian Orr berbicara pada konferensi pers setelah pengumuman kebijakan moneter Agustus, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pelajar Islam Indonesia Kecam Kebijakan Paskibraka 2024 Wajib Copot Jilbab: Diskrikiminatif Tribunnews.com Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) mengecam keras kebijakan yang mengharuskan Paskibraka 2024 yang perempuan mencopot jilbab. Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Larangan Hijab Paskibraka Menuai Kontroversi - Radar Sumedang Radar Sumedang "Jika benar ada larangan bagi anggota Paskibraka untuk memakai hijab, kebijakan tersebut harus segera dicabut," ujar Mu'ti, Rabu (14/8), seperti ... Tandai sebagai tidak relevan
	Bantah Anies, Anak Buah Heru Tegaskan Kebijakan PBB-P2 Pro-Rakyat Kecil - JPNN.com JPNN.com Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati menegaskan kebijakan tersebut justru dirancang untuk memastikan kebijakannya berkeadilan sosial dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Purna Paskibraka Kalteng Kecam Kebijakan Pengukuhan Paskibraka Tanpa Jilbab Kalteng.co PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kalteng mengeluarkan pernyataan sikap yang mengecam kebijakan melepas jilbab atau ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan