Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 28 Juli 2024
	BERITA
	Kemenko Polhukam Perkuat Kebijakan Peran Diaspora Dalam Pembangunan Nasional Kemenko Polhukam ... Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Peran Diaspora Dalam Pembangunan Nasional" di Hotel Grand Melia, Jakarta, pada tanggal 25 s.d. 27 ... Tandai sebagai tidak relevan
	BI Tekankan Pentingnya Koordinasi Kebijakan untuk Atasi Tantangan Global Pada ... Bank Indonesia Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas. Di sektor ... Tandai sebagai tidak relevan
	Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Buat Kebijakan untuk Atasi Diabtes dan Gagal ... Nasional tempo DPR meminta pemerintah segera membuat kebijakan komprehensif untuk mencegah kasus diabetes dan gagal ginjal pada anak. Tandai sebagai tidak relevan
	Pemprov DKI Terbitkan Kebijakan Pembebasan PBB-P2, Ini Syarat dan Cara Ajukannya Metro - SINDOnews.com Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pokok PBB untuk tahun pajak 2024. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Resmi Pemerintah, Begini Aturan Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PPPK ... Ayo Bandung Kebijakan resmi pemerintah, begini aturan pengangkatan tenaga honorer jadi PPPK dengan masa kerja 1-20 tahun. Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Terbaru MenPAN RB: Ini Kategori Tenaga Honorer yang akan Diangkat ... - Ayo Bandung Ayo Bandung Berdasarkan UU ASN 2023, pengangkatan menjadi PPPK merupakan salah satu upaya dalam menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer. Abdullah Azwar Anas ... Tandai sebagai tidak relevan
	Perusahaan Tambang Perlu Perkuat Kebijakan Inklusif dan Kesetaraan Gender Medcom.id Direktur Utama PT Kideco Jaya Agung (Kideco) Mohammad Kurnia Ariawan mengungkapkan, kebijakan tersebut ditunjukan dari jumlah pekerja perempuan yang ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Dinilai Hobi Pungut Duit Rakyat gegara Kebijakan Ini - Eramuslim Eramuslim eramuslim.com – Kebijakan pemerintah yang keluar di akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo mulai menggambarkan ketidakberpihakan. Teranyar ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan pencegahan infeksi butuh partisipasi multidisiplin - ANTARA News Megapolitan ANTARA News Megapolitan Kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi membutuhkan partisipasi multidisiplin untuk mengembangkan konstruksi dan modeling pengendalian ... Tandai sebagai tidak relevan
	PWNU Jakarta Dorong Generasi Muda Songsong Peluang Kebijakan Aglomerasi NU Online Jakarta Generasi muda NU saat ini harus mengambil peran dalam merespons lahirnya Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan kawasan aglomerasinya. Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan