Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 20 Juli 2024
	BERITA
	Pemerintah Luncurkan Kebijakan Satu Peta Guna Percepatan Pembangunan Nasional Sekretariat Kabinet Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diwakili Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer Nasional Tempo Menurut dia, kebijakan yang diambil seharusnya tidak merugikan mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun dalam dunia pendidikan. Elva berharap Pemprov ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Harus Siapkan Skema Implementasi Kebijakan Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor Hukumonline Agar kebijakan tersebut dapat dipahami dan dimengerti lebih dulu dan ikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor. Tandai sebagai tidak relevan
	Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer Nasional Tempo Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, kebijakan yang dinamai "cleansing" terhadap para guru honorer di DKI Jakarta tersebut kurang ... Tandai sebagai tidak relevan
	Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 Resmi Diluncurkan - SUARAKALBAR.CO.ID Suarakalbar Menurut Menteri AHY, Kebijakan Satu Peta yang diselaraskan pada tata ruang, akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang ingin ... Tandai sebagai tidak relevan
	Larang Atlet Berjilbab, Ini Daftar Kebijakan Rasis yang Terkenal di Prancis - SINDOnews SINDOnews JAKARTA - Pemerintah Prancis melarang atlet perempuannya mengenakan jilbab dalam Olimpiade Paris 2024. Ini adalah kebijakan rasis terbaru di ... Tandai sebagai tidak relevan
	Menteri ATR/Kepala BPN: Kebijakan Satu Peta 2.0 bisa dorong investasi - Antaranews.com Antaranews.com Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan Kebijakan Satu Peta 2.0 ... Tandai sebagai tidak relevan
	Disdik DKI Jakarta Disarankan Cabut Kebijakan "Cleansing" Guru Honorer - Kompas.com Kompas.com Salah satu alasannya karena guru honorer tersebut diangkat sebagai guru tidak berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan. Melihat kebijakan tersebut, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Sudahkan Kebijakan Ekonomi di Indonesia Adil? #VISINEGARAWAM - YouTube YouTube MetroTV, Demokrasi dan keadilan berhubungan dan saling ketergantungan, demokrasi yang sehat menjadi prasyarat untuk menciptakan keadilan di tengah ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kemendagri Lakukan Pengkinian Data Kependudukan untuk Kebijakan Pembangunan RRI Ia mengatakan, tujuannya agar seluruh informasi kebijakan pembangunan dapat tepat sesuai dengan data kependudukan. Sehingga ia meminta seluruh ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan