Kebijakan | |||||||
BERITA | |||||||
Menko Perekonomian Beberkan Kemajuan Kebijakan Satu Peta - RRI KBRN , Jakarta: Kebijakan Satu Peta yang dimulai sejak tahun 2016 telah banyak mencapai kemajuan sejak dilakukan percepatan pada tahun 2021.
| |||||||
Menteri LHK: Optimalisasi Kebijakan dan Regulasi Penting Dalam Kebijakan Satu Peta Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, sudah ada skala peta 1:50.000 sebanyak ...
| |||||||
Airlangga, Retno, hingga AHY Kumpul Bareng Bahas Kebijakan Satu Peta - detikFinance Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024.
| |||||||
Pansus Haji Akan Selidiki Dugaan Korupsi Kebijakan Kuota Haji oleh Menag Yaqut Cholil Pansus haji akan menyelidiki dugaan korupsi kebijakan pengalihan kuota haji oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas.
| |||||||
Kebijakan Satu Peta Masih Butuh Pembenahan - insight kontan Kebijakan ini diharapkan bisa meminimalisir ketidaksesuaian tata ruang dan tumpang tindih pertanahan. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga ...
| |||||||
Pemerintah Bakal Luncurkan Kebijakan Satu Peta Pekan Depan - CNBC Indonesia Indonesia akhirnya memiliki peta tunggal melalui kebijakan satu peta atau one map policy.
| |||||||
Dipimpin Menko Perekonomian Airlangga, Paman Birin Ikuti Rakernas Kebijakan Satu Peta ... Kehadiran Paman Birin dalam Rakernas OMP Summit 2024 sebagai wujud dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap kebijakan OMP ini. " ...
| |||||||
Kebijakan Satu Peta Diperlukan untuk Memudahkan Investasi - RRI KBRN, Jakarta: Pemerintah melakukan percepatan Kebijakan Satu Peta yang telah dilakukan sejak tahun 2021. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ...
| |||||||
Optimalisasi Kebijakan Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta ... Jakarta - Dalam upaya mengoptimalkan kegiatan Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah DKI Jakarta, Kantor Wilayah ...
| |||||||
Kebijakan Mutakhir Bursa Efek Indonesia Tuai Kritik - Kompas.id Apalagi, kebijakan ini terakhir diberlakukan pada 2007 yang kemudian disusul krisis pasar pada 2008. "Ini bisa bikin pasar saham tambah turun lagi.
| |||||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar