Kebijakan | |||||
BERITA | |||||
Per 1 November, Pemerintah Lanjutkan Kebijakan Pungutan Ekspor US$0/MT Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pungutan Ekspor (PE) nol Dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton (MT) per 1 November 2022 ...
| |||||
FGD Arah Strategis Kebijakan Integrasi MPP 20221101 DEP YANLIK FGD Arah Strategis Kebijakan Integrasi MPP 7. Foto: byu/HUMAS MENPANRB. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ...
| |||||
Rapat Koordinasi Kebijakan Standar Pelayanan Perkotaan Cerdas Berkelanjutan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nanik Murwati menjadi narasumber ...
| |||||
Rapat Koordinasi Kebijakan Standar Pelayanan Perkotaan Cerdas Berkelanjutan 20221101 DEP BALAKS Rapat Koordinasi Kebijakan Standar Pelayanan Perkotaan Cerdas Berkelanjutan 5. Foto: HUMAS MENPANRB.
| |||||
Pemerintah Lanjutkan Kebijakan Pungutan Ekspor US$ 0/MT Mulai 1 November 2022 KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pungutan Ekspor (PE) nol Dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton (MT) per ...
| |||||
Kebijakan Manis Imigrasi bagi Delegasi KTT G20 Bali - Indonesia.go.id Kebijakan Manis Imigrasi bagi Delegasi KTT G20 Bali. Selasa, 1 November 2022 | 13:21 WIB; Oleh : Administrator. Dalam rangka KTT G20 di Bali, ...
| |||||
Tapanuli Selatan Dukung Kebijakan Kementan Tingkatkan SDM Pertanian Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan upaya peningkatan kualitas SDM tidak pernah berhenti ...
| |||||
DPR Dukung Kebijakan Tilang Manual: Cegah Persepsi Buruk Polri Soal Pungli Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan mendukung kebijakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang melarang tilang manual.
| |||||
Kebijakan Kapolri Permudah Bikin SIM Dinilai Akan Buat Masyarakat Senang - Politik Kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit mempermudah masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) patut disambut baik.
| |||||
DPRD DKI Bahas Rancangan Kebijakan Umum APBD 2023 di Bogor - Megapolitan JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bakal membahas rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah ...
| |||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar